Ilustrasi lambang Muhammadiyah dan Nu. Dua organisasi massa Islam di Indonesia ini absen dalam demo tolak Omnibus Law yang akan digelar oleh alumni 212 dan dan GPFUI.
Ilustrasi lambang Muhammadiyah dan Nu. Dua organisasi massa Islam di Indonesia ini absen dalam demo tolak Omnibus Law yang akan digelar oleh alumni 212 dan dan GPFUI.

Muhammadiyah dan NU Absen dalam Demo Tolak Omnibuslaw Hari Ini

Ngopibareng.id Nasional 13 October 2020 09:21 WIB

Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa 13 Oktober 2020. Muhammadiyah lebih fokus pada penananganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi. Aksi demonstrasi lebih banyak mudlarat-nya daripada manfaatnya.

Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung mudlarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim), kata Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah tersebut, Selasa 13 Oktober 2020

Muhammadiyah dikatakan menghormati masyarakat yang demonstrasi. Menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD. Karena itu, bagi masyarakat yang berdemonstrasi hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat.

Muhammadiyah akan tetap bersikap kritis kepada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan hukum dan perundangan-undangan, terutama yang bertentangan dengan Islam dan merugikan umat Islam. Akan tetapi, Muhammadiyah tidak akan melengserkan penolakan pemerintahan yang sah. Resikonya terlalu besar bagi rakyat dan masa depan bangsa.

Sementara PBNU, menyarankan penolakan terhadap UU Cipta Lapangan Kerja hendaknya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berpandangan meskipun menyampaikan pendapat di muka umum atau demo dilindungi oleh UU, akan lebih baik kalau dihindari, dikhawatirkan ada penyusup yang sengaja ingin membuat kerusuhan seperti demo sebelumnya.

Di beberapa media sosial sebelumnya diramaikan dengan berita unjuk rasa yang digalang oleh beberapa ormas Islam seperti FPI, alumni 212 dan dan GPFUI. Titik konsentrasi unjuk rasa di seputar Istana Merdeka.

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

28 Nov 2020 05:44 WIB

MUA Bubah Alfian Implan Hidung Keropos Gara-gara Filler

Gosip Artis

MUA Bubah Alfian operasi plastik di hidungnya.

28 Nov 2020 05:23 WIB

Kampanye Pendididikan Vokasi Melalui Lomba Cover Lagu

Pendidikan

Lomba cover lagu Condong Pada Mimpi kampanye pendidikan vokasi.

28 Nov 2020 03:26 WIB

Orang Mukmin Tak Suka Melaknat, Berkata Kotor

Islam Sehari-hari

Kehadiran Nabi Muhammad sebagai penyempurna akhlak yang baik

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...