Muhamamdiyah: Dua Tantangan Mewujudkan Kedaulatan Pangan

Manajer Program Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga MDMC PP Muhammadiyah, Bachtiar Dwi Kurniawan, mengingatkan pentingnya Indonesia mewujudkan kedaulatan pangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan data terbaru September 2020 nilai impor Indonesia sebesar USD 11,57 miliar. Angka impor ini naik 7,71 % dibandingkan Agustus 2020.

Berdasarkan data yang tersebar saat ini bisa terlihat bahwa bangsa ini belum berdaulat betul tentang pangan. Karena masih begitu banyak kebutuhan pangan yang diimpor dari luar.

“Jadi tantangan bangsa saat ini kualitas produksi pangan kita harus ditingkatkan karena bermasalah karena kita masih impor pangan, beras, susu, gula, gandum, dan kebutuhan pokok yang lain. Ini tentu merisaukan di tengah negara kita adalah negara agraris," tutur Bachtiar Dwi Kurniawan, dalam keterangan Jumat 16 Oktober 2020.

"Harusnya pemerintah punya visi yang lebih tegas bagaimana mengurangi ketergantungan impor pangan mengingat negara kita adalah negara agraris,” ungkapnya.

Setelah kuantitas, menurut Bachtiar perlu dipikirkan bagaimana tentang kualitas. Bagaimana bangsa kita mampu menyediakan kualitas pangan bangsa kita itu lebih baik lagi. Misalnya seperti mutunya, standar gizinya, standar higienitasnya, dan standar yang lainnya.

“Sehingga tidak hanya secara kuantitas bagus tetapi juga kualitasnya bagus. Kualitas bagus itu bagaimana menyediakan pangan yang tidak hanya ada tapi juga sehat sehingga tidak menyebabkan penyakit, itu yang penting terkait bagaimana edukasi konsumsi makanan sehat.

"Dalam Islam sendiri diajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal tapi baik juga. Baik itu apa yang sehat dan menyehatkan yang aman dikonsumsi,” jelasnya.

Pemerintah memang telah mengupayakan solusi pembukaan lahan. Sayangnya, meski Pemerintah telah mengupayakan pembukaan lahan di Merauke, Kalimantan, bahkan Sumatera, menurut Bachtiar, dampaknya belum dapat terlihat. Sehingga wajar pabila masyarakat mempertanyakan program Pemerintah itu sebatas retorika atau realita.

Muhammadiyah sendiri tidak menjadi kekuatan kunci atau pokok dalam menanggulangi masalah pangan di Indonesia. Muhammadiyah dalam hal ini membantu Pemerintah khususnya masyarakat bagaimana mampu menyediakan pangan secara lebih baik dan tercukupi.