MPR RI Tidak Akan Buru-Buru Keputusan Amendemen UUD 1945

09 Oct 2019 21:38 Nasional

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945, dan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) akan dibahas lebih lanjut di Badan Pengkajian MPR RI.

Berbagai usulan maupun aspirasi masyarakat akan ditampung dan dipelajari secara mendalam oleh Badan Pengkajian MPR RI, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Badan Pengkajian akan mengelaborasi lebih jauh rekomendasi MPR RI 2014-2019 tersebut secara komprehensif dan transparan. Sehingga bisa menyamakan persepsi di antara fraksi dan kelompok DPD," ujar pimpinan MPR yang akrab disapa Bamsoet ini, usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu 9 Oktober 2019.

Selain itu, lajut Bamsoet, partisipasi publik akan dibuka seluasnya dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, dari mulai pakar, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun para tokoh bangsa.

Rencananya pada tahun ketiga masa jabatan 2019-2024, MPR akan memutuskan apakah amandemen UUD 1945 diperlukan atau tidak.

"Tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan mana yang memang dibutuhkan oleh bangsa. Jadi saya pastikan bahwa kami di MPR tak grasa-grusu (gegebah) dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," jelas Bamsoet.

Dalam Rapat Pimpinan MPR RI juga diusulkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2019. Acara akan digelar di Gedung Nusantara, pukul 14.00 WIB.

Menurut Bamsoet, pelantikan pada siang hari dimaksudkan untuk menghormati para pemeluk agama menyelesaikan ibadahnya. Selain itu juga memberikan kesempatan masyarakat menikmati car free day (CFD) di beberapa ruas jalan protokol Jakarta.

"Sebagai tuan rumah, MPR RI ingin pelantikan presiden dan wakil presiden tidak mengganggu aktifitas masyarakat. Mengingat ini merupakan hajatan besar rakyat Indonesia. Sehingga bagi yang beribadah di hari Minggu maupun menikmati CFD tidak terganggu. Pihak Kesekjenan MPR RI akan berkoordinasi lebih lanjut dengan protokol Istana dan jajaran Sekretariat Negara untuk teknis lebih lanjutnya," tutur Bamsoet.

Agar prosesi pelantikan bisa belangsung khidmat, tertib dan aman, pimpinan MPR RI akan mengundang Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Luar Negeri, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretariat Negara untuk melakukan Rapat Koordinasi di Gedung MPR RI.

Pimpinan MPR RI juga akan silaturahmi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, serta Wakil Presiden 2014-2019, Jusuf Kalla (JK).

"Kita juga akan silaturahim sekaligus mengantarkan undangan pelantikan Presiden/Wakil Presiden kepada Presiden RI ke-4 Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2014 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan silaturahmi, kita harap bisa mendatangkan kesejukan bagi Bangsa Indonesia," tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini juga menjelaskan lebih lanjut, dalam Rapat Pimpinan MPR RI juga diputuskan pembagian tugas pimpinan MPR RI. Yakni Bamsoet (F-Golkar) sebagai Koordinator Umum, Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan) sebagai Koordinator Bidang Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, dan Lestari Moerdijat (F-Nasdem) sebagai Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

"Koordinator Bidang Pengkajian Ketatanegaraan dipegang Pak Syarief Hasan (F-Demokrat), Koordinator Bidang Penganggaran MPR RI dipegang Pak Fadel Muhammad (Kelompok DPD), Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan dipegang Pak Ahmad Muzani (F-Gerindra)," papar Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menambahkan, Koordinator Bidang Persidangan MPR RI dipegang Zulkifli Hasan (F-PAN), Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara dipegang Jazilul Fuwaid (F-PKB), Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI dipegang Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR RI dipegang Arsul Sani (F-PPP).

"Keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat. Tidak ada perdebatan ataupun saling berebut jabatan. Disini yang kita kedepankan adalah kebersamaan untuk mencari titik temu, bukan mengedepankan perbedaan," urai Bamsoet.

Kata Ketua MPR, Rapat Pimpinan MPR RI juga menyelesaikan komposisi kepemimpinam di Alat Kelengkapan MPR RI. Antara lain, Badan Sosialisasi diketuai F-Gerindra dengan Wakil Ketua dari F-Nasdem, F-PAN, F-PKS, dan Kelompok DPD. Di Badan Pengkajian, Ketua dipegang F-PDI Perjuangan, dengan Wakil Ketua dari F-Golkar, F-Demokrat, F-PPP, dan Kelompok DPD.

"Sedangkan di Bidang Penganggaran, Ketua dipegang F-Golkar, dengan Wakil Ketua dari F-PDI Perjuangan, F-Gerindra, F-PKB, dan Kelompok DPD," pungkas Bamsoet.

Penulis : Asmanu Sudharso
Editor : Yasmin Fitrida


Bagikan artikel ini