Anggota Komisi VII, DPR RI, Moreno Soeprapto ketika diwawancarai usai mengisi acara sosialisasi Bank Sampah di Hotel Atria, Kota Malang (Theo/ngopibareng.id)

Moreno Soeprapto Tak Setuju Opsi Pilkada Tidak Langsung

Politik 20 November 2019 17:40 WIB

Anggota komisi II DPR RI kini sedang mengusulkan opsi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan pilkada tak langsung. Untuk pilkada langsung akan diberlakukan untuk Wali Kota atau Bupati. Sedangkan untuk Gubernur akan ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI, Komisi VII dari Fraksi Gerindra, Moreno Soeprapto, mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk dilakukan pilkada langsung atau dipilih rakyat sepenuhnya.

"Saya berpikir pilkada langsung lebih bagus, karena aspirasi rakyat bisa langsung disalurkan," ujarnya pada Rabu 20 November 2019, usai mengisi acara Sosialisasi Bank Sampah di Hotel Atria, Kota Malang.

Menurut mantan atlet balap mobil tersebut, pilkada langsung dinilai lebih demokratis karena rakyat bisa menilai sendiri calon wakilnya dan langsung bisa menentukan pilihannya.

"Namun jika tidak langsung, walaupun keterwakilan oleh segelintir orang di pusat, tapi semangat demokrasinya belum sepenuhnya terakomodir," ucapnya.

Sementara soal sikap Fraksi PDI-P yang menyetujui opsi pilkada tidak langsung tersebut, Moreno tak bersedia memberikan komentar.

"Saya belum tahu tentang itu ya. Belum membaca," tuturnya.

Seperti diberitakan oleh Ngopibareng.id sebelumnya, opsi tersebut pertama kali digaungkan oleh mantan Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian.

 

Tito berharap ada kajian akademik untuk mengevaluasi kembali sistem pilkada langsung karena terbukti memuat banyak dampak negatif selain aspek positif.

"Kita paham pilkada langsung diusulkan saat era reformasi, tujuannya masyarakat bisa memilih pemimpinnya secara langsung. Tetapi setelah 20 tahun, kita juga lihat ada dampak negatif dari pilkada langsung ini," kata Tito.

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan pidato kunci dalam Peluncuran Buku dan Seminar Nasional dengan tema "Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik" di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Sabtu 31 Maret 2018, lalu.

Tito berharap, pemerintah bersama LSM, serta akademisi bisa bersama-sama melakukan evaluasi dengan kajian akademik mengenai pilkada langsung. Bahkan dirinya juga telah menyiapkan tim untuk melakukan penelitian itu.

"Kalau lebih banyak manfaatnya silakan jalan terus. Tetapi kalau dampak negatifnya lebih banyak, cari solusi yang lain," kata dia.

Ia mengakui bahwa melalui pilkada langsung ruang demokrasi serta hak untuk dipilih dan memilih terbuka lebar. Namun tidak dapat dibantah bahwa pilkada secara langsung juga telah menciptakan polarisasi di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat, menurut dia, secara langsung maupun tidak akan terbelah mengikuti pilihan politik masing-masing. "Suka atau tidak suka kita sudah membelah masyarakat, dan setiap keterbelahan itu kalau tidak dikontrol akan menimbulkan konflik," tutupnya.

Penulis : Lalu Theo Ariawan Hidayat Kabul

Editor : Rizal A

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

15 Sep 2020 19:15 WIB

Melanggar PSBB, Anggota DPR RI Tommy Kurniawan “Digerebek“

Nasional

Akibatnya, Tommy sempat shock berat

09 Sep 2020 15:35 WIB

Sunat Dana BOS, DPR: Menag Sekarang Jadi Tukang Sunat

Nasional

DPR menolak pemotongan dana BOS madrasah dan pesantren.

05 Sep 2020 06:57 WIB

Pembelajaran di Tengah Pandemi Civid-19, Ini Pesan Mendagri

Nasional

Minta Pemda mempersiapkan dana bantuan bagi sekolah

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...