Mobil Kepresidenan Tidak Dijual untuk Umum, Mengapa?
Mobil dinas Presiden Indonesia Joko Widodo dengan plat polisi Indonesia atau RI-1, tidak akan pernah dijual bebas oleh pihak Mercedes-Benz. Mengapa? Karena mobil Mercedes Benz S 600 Guard memiliki banyak sekali tingkat keamanan di dalamnya.
"Selama ini kita hanya melayani goverment to goverment, kita yang membantu untuk spesifikasinya. Kalau orang umum juga bisa beli nanti akan ada di mana-mana dong," kata Deputy Director Marketing Communication Mercedes-Benz Indonesia, Hari Arifianto.
Hari mengatakan, bahwa daya beli masyarakat Indonesia untuk kendaraan mewah itu cukup tinggi. Banyak kendaraan yang harganya mencapai puluhan miliar juga banyak ditemui di jalanan umum di Indonesia. Itu menunukkan daya beli orang Indonesia untuk mobil mewah cukup tinggi.
"Mobil yang harga puluhan miliar juga banyak beredar di sini kan,. Karena mobil ini requirement nya juga khusus untuk kepala negara, jadi kita tidak jual untuk umum," kata Hari
"Meskipun konsumen ada yang memesan kendaraan yang hanya memiliki fitur anti peluru pun, pihak dari Mercedes-Benz harus melakukan survei yang sangat ketat agar nantinya mobil tidak disalah gunakan dan juga tidak bisa sembarang orang memiliki fitur keamanan yang canggih itu," tambahnya.
"Karena itu requirement nya sangat ketat. Setiap pemesanan kendaraan itu pasti diaudit. Jadi calon pembeli itu disurvei sebelumnya karena kita tidak bisa menjual mobil ke sembarang orang," tegas Hari
Untuk Presiden Jokowi,pemerintah telah membeli mobil yang baru. Mobil Mercedes-Benz S 600 Guard itu sudah tiba di kompleks istana negara, dengan perkiraan yang lebih cepat dari jadwal yang diumumkan sebelumnya, yakni enam bulan dari pengumuman lelang sejak Agustus 2019.
Mercedes-Benz enggan memberikan lebih banyak informasi mendetil untuk spesifikasi mobil dinas yang nantinya akan dipakai oleh Jokowi, karena menyangkut keamanan dari kepala negara.
"Bukan apa-apa yang kita khawatir adalah informasi ini tidak bisa dibuka ke publik karena kan menyangkut keselamatan dan keamanan kepala negara. Kita tentunya tidak mau ada kenapa-napa nantinya," tutur Hari. (ant)