Menteri Basuki Sampaikan Perintah Presiden: Jangan Korupsi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta seluruh jajaran pegawai Kementerian PUPR untuk melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kabinet Indonesia Maju.
Hal tersebut disampaikan di hadapan para Pejabat Tinggi Madya, Pratama, Kepala Balai dan Satuan Kerja serta Pejabat Pembuat Komitmen yang hadir dalam Workshop Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) “Satu Persepsi PBJ dalam Membangun Infrastruktur PUPR” di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu 30 Oktober 2019.
"Nomor satu perintah Presiden adalah jangan korupsi. Sudah sering saya sampaikan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Ke depan, menjaga kredibilitas dan kepercayaan akan jauh lebih berat daripada mencapainya," kata Menteri Basuki.
Ia menambahkan agar kita dapat menjauhkan diri dan keluarga dari tindak pidana korupsi, antara lain dengan selalu menjalankan pola hidup sederhana.
"Selanjutnya Presiden Jokowi juga meminta agar seluruh pejabat dan staf Kementerian PUPR terus bekerja cepat, bekerja keras, dan kerja produktif. Jangan bekerja monoton hanya di kantor, selalu monitor ke lapangan, karena banyak sekali hal-hal bisa diselesaikan langsung di lapangan bukan di kantor," pesan Menteri Basuki.
Ditambahkan Menteri Basuki, keberhasilan kerja Kementerian PUPR tidak bisa diwujudkan dari satu orang atau satu unit organisasi (unor), melainkan kerja sama tim yang melibatkan banyak pihak.
"Saya tekankan untuk meningkatkan kerja sama tim (teamwork). Tidak ada satu pun hasil kerja yang bisa diklaim bahwa merupakan hasil sendiri, baik individu ataupun unor tertentu," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR yang selama ini telah bekerja keras pada periode pertama Presiden Jokowi pada Kabinet Kerja 2015-2019.
Periode selanjutnya 2019-2024, Menteri Basuki menyatakan selamat bergabung kepada Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo yang ditugaskan melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur, khususnya di Papua dan Papua Barat.
"Selain itu, Wamen PUPR juga akan memimpin penanggulangan dampak bencana alam dan bencana lainnya sejak penanggulangan darurat sampai ke penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beliau saya minta untuk mengambil langkah cepat dan berada di lokasi kejadian bencana sesegara mungkin," kata Menteri Basuki.
Terkait upaya mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tahun 2020, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR akan mulai melaksanakan pelelangan dini pada awal November 2019. Total paket yang akan dilelang dini sebanyak 3.500 paket atau 39% dari total rencana paket pekerjaan tahun 2020 sebanyak 9.000 paket.
“Melalui workshop ini kita rencanakan agar bisa melaksanakan lelang dini mulai 4 November 2019,” kata Menteri Basuki.
Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme PBJ salah satunya dengan membentuk Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 Provinsi di Indonesia yang menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret 2019 lalu.
Dengan unit kerja,sumber daya manusia yang independen dan proses bisnis lebih baik diharapkan proses dan hasil PBJ lebih efektif, efisien, transparan, berkualitas dan akuntabel.