Menhub: Anggaran Kereta Jakarta-Surabaya Bengkak
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan anggaran pembiayaan proyek kereta api Jakarta-Surabaya melonjak menjadi lebih dari Rp100 triliun dari hitungan awal sekitar Rp60 triliun-Rp70 triliun.
"Kalau anggaran dulu kan Rp60 triliun, tapi anggaran yang disampaikan sekarang ini kira-kira lebih dari Rp100 triliun," katanya seusai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin.
Budi mengatakan dalam pertemuannya dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, proyek revitalisasi jalur kereta Jakarta-Surabaya itu akan menggunakan lebar rel sempit (narrow gauge).
Proyek tersebut ditargetkan bisa dimulai tahun ini menunggu studi kelaikan (feasibility study) selesai dikerjakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada Maret mendatang.
Menurut Budi, lantaran nilai investasinya tinggi, pemerintah akan mengkaji agar anggaran tersebut dapat ditekan hingga maksimal Rp90 triliun dengan tiga kriteria.
"Pertama, melibatkan kontraktor nasional, kedua, menggunakan teknologi dalam negeri dan ketiga, mengoptimasi dengan teknologi yang paling optimal. Karena, tadinya mau elevated (melayang) dari Jakarta sampai Surabaya. Kan mahal. Elevated di bagian-bagian tertentu saja," ujarnya.
Budi menjelaskan, nantinya pembiayaan diharapkan tidak membebani negara. Pemerintah tengah mengkaji konsep untuk mencari pendanaan swasta dari sejumlah negara tanpa perlu menambah rasio utang negara.
Pemerintah juga berencana untuk membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana tersebut untuk direalisasikan dalam proyek.
"Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN," katanya.
Budi mengaku konsep dibentuknya otoritas khusus merupakan ide Menko Luhut yang mengatakan bahwa konsep pinjaman swasta dari luar negeri bisa digunakan sehingga tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian pengerjaan proyek infrastruktur juga tetap bisa berjalan dengan baik.
Konsep tersebut telah digunakan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat untuk pembangunan World Trade Center (WTC).
"WTC itu pakai otoritas juga, bukan pemerintah maupun swasta," pungkasnya. (ant)