Kontak Senjata di Wamena dan Problem Papua, Ini Respon Menhan

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu, mengungkapkan sampai saat ini ia belum menerima laporan terkait adanya kontak senjata di Wamena. Demikian pula, soal adanya insiden mahasiswa asal Papua di berbagai kota.

"Sampai sekarang belum ada laporan. Kalau ditunggangi suatu kelompok mungkin saja, yang namanya pemberontak itu pasti mengambil kesempatan," ungkapnya, Sabtu 24 Agustus 2019.

Menhan mengungkapkan hal itu, menanggapi adanya kontak senjata terjadi antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan aparat TNI-Polri di Pasar Ajibama, Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada Jumat 23 Agustus 2019. Dari insiden tersebut, menelan satu korban jiwa dari KKB yang tewas tertembak. Pihak kepolisian Jayawijaya belum bisa memastikan KKB tersebut berasal dari kelompok mana.

Lebih jauh Ryamizard mengungkapkan, rasisme yang sempat dialami mahasiswa Papua di Surabaya harus ditindak. Siapapun pelakunya baik itu dari TNI dan Polri.

"Siapa yang berbuat salah entah itu dari tentara atau Polri harus ada hukumannya kita ini negara hukum. Tidak ada satu orang pun yang dapat terbebas dari hukum," tegas bapak dari tiga anak tersebut.

Lebih lanjut ia menerangkan, pihak kepolisian maupun dari TNI sendiri sudah mengambil tindakan mengenai hal itu.

Seperti diketahui, telah terjadi aksi penyerangan oleh sekelompok warga di asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya. Aksi ini dipicu dugaan pengrusakan bendera merah putih. 

Namun, Aliansi Mahasiswa Papua membantah telah merusak bendera merah putih. Bahkan, mereka tidak mengetahui ada pengrusakan terhadap lambang negara itu. 

Aksi ini kemudian berbuntut aksi pembakaran gedung DPRD Manokwari. Massa pendemo ini mengecam aksi rasisme yang terjadi di Jawa Timur.

Atas kejadian tersebut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta maaf kepada masyarakat Papua. Permintaan maaf tersebut berkaitan dengan kejadian di Asrama Mahasiswa Papua.

"Saya mewakili masyarakat Jatim meminta maaf kalau memang ada yang menyinggung masyarakat Papua atas kejadian beberapa waktu lalu di Malang dan Surabaya," kata Kofifah beberapa waktu lalu.

Selain Khofifah, Wali Kota Malang, Sutiaji juga menyampaikan hal yang sama kepada masyarakat Papua dan mahasiswa Papua yang ada di Malang khususnya.

"Semua orang berhak untuk menempuh pendidikan di Kota Malang," tuturnya.