Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (Foto: dok/antara)

Mendagri Larang Kepala Daerah Terima Bingkisan Lebaran

Nasional 17 May 2019 14:10 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran yang meminta seluruh kepala daerah dan pejabat daerah menolak pemberian bingkisan Lebaran yang berhubungan dengan jabatan mereka, guna mencegah tindak pidana gratifikasi.

“Bersama ini diminta agar menginstruksikan kepada seluruh ASN/Anggota DPRD menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Tjahjo Kumolo dalam surat edaran, Jumat 17 Mei 2019.

Apabila menerima gratifikasi Lebaran berupa makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa, Mendagri meminta bingkisan tersebut diserahkan kepada lembaga sosial sebagai bantuan.

Penyerahan bantuan tersebut juga harus dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing pemda, dengan disertai penjelasan dan dokumentasi penerimaannya.

“Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi dimaksud,” tambahnya.

Selain instruksi untuk menolak pemberian bingkisan Lebaran tersebut, Mendagri juga meminta agar kepala daerah dan pejabat daerah tidak mengajukan proposal atau permintaan dana, sumbangan maupun hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR).

Pejabat daerah juga dilarang untuk menggunakan mobil dinas dan fasilitas kedinasan lain untuk mudik maupun keperluan pribadi selama libur Lebaran.

Untuk memperkuat instruksi tersebut, Mendagri membuat dua surat edaran yakni SE Nomor 003.2/3975/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta SE Nomor 003.2/3976/SJ tertanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan pada Bupati/Walikota serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota.

SE tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti surat Ketua KPK Nomor B/3956/GTF.00.02/01- 13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 hal Imbauan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan. (ant)

Penulis : Rohman Taufik

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

02 Jun 2020 11:55 WIB

Akhir Pelarian Buronan KPK, Harta Nurhadi Rp33 Miliar

Nasional

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya ditangkap KPK.

28 Nov 2019 06:20 WIB

KPK Ingatkan Stafsus Presiden-Wapres tak Terima Suap

Korupsi

Stafsus presiden dan wapres diimbau tidak menerima gratifikasi maupun suap.

23 Sep 2019 16:36 WIB

Situs Kemendagri Berganti Gambar Nisan Hitam

Nasional

Situs Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diretas. Berisi pesan duka KPK.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...