Melanesia Berharap Anggota DPRD Jatim Bisa Redakan Konflik Papua

Keluarga Besar Masyarakat Melanesia Surabaya (KBMMS) melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Jawa Timur saat pelantikan anggota DPRD periode 2019-2024.

Kedatangan rombongan KBMMS ini untuk menyuarakan dan mengajak anggota dewan untuk turut berperan menjelaskan bahwa permasalahan beberapa waktu lalu mengenai pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, yang diikuti aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat telah selesai. Sehingga tidak berlarut-larut dan menimbulkan persoalan baru.

Koordinator Lapangan (Korlap) dari KBMMS, Marsekan Ibrahim menyatakan, bahwa permasalahan yang menimpa saudaranya di Papua tidak perlu dibesar-besarkan. Dirinya mengimbau agar masyarakat jangan percaya berita hoax yang beredar.

"Mereka yang dilantik merupakan orang-orang yang membuat Perda, membuat legislasi, petinggi di wilayah Jatim. Maka sudah jadi keharusan bagi anggota legislatif dan eksekutif bersama-sama dengan kami mengadakan pertemuan dan menyatakan bahwa persoalan yang menimpa saudara kami di Papua itu sudah clear," ujar Marsekan Ibrahim di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Sabtu 31 Agustus 2019.

Ibrahim mengatakan, berita hoax yang beredar serta antek-antek asing yang akan memecah belah NKRI merupakan musuh bersama yang harus dilawan. Dirinya sangat menyayangkan terkait banyaknya berita hoax dan berita yang berbau adu domba beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat luas.

"Mereka yang dari luar jangan ikut campur urusan negara ini. Sementara konten-konten informasi yang beredar, yang berbau hoax merupakan isu-isu yang digelontorkan oleh sebagian orang yang tidak ingin melihat negara kita ini bersatu utuh," tegasnya.

Senada dengan KBMMS, anggota dewan dari fraksi PKB Samsul Arifin yang baru saja dilantik mengatakan, Papua merupakan saudara dan juga bagian dari NKRI.

Samsul menyatakan terkait banyaknya informasi yang beredar mengenai kejadian Mahasiswa Papua dan gejolak di Papua, banyak isu-isu yang sengaja dibesar-besarkan sehingga menyebabkan banyaknya kesalahpahaman yang terjadi di publik.

"Ada bahasa-bahasa yang saling membenturkan antara informasi satu dengan yang lain, sehingga hal ini dijadikan alat untuk menyulut perpecahan," ucapnya usai pelantikan.

Lebih lanjut lagi, ia menyesalkan terkait adanya oknum-oknum serta pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan kejadian ini untuk memecah belah bangsa ini. Maka itulah, Samsul meminta kepada oknum-oknum yang terlibat agar segera menghentikan segala bentuk adu domba yang menghancurkan dan memecah belah bangsa ini demi kepentingan tertentu.

"Membangun sebuah negara ini tidak semudah ketika kita melihat adanya eksistensi sesaat. Jadi tolong segera hentikan segala bentuk adu domba dari pihak ketiga yang sengaja ingin memecah belah bangsa ini," pungkasnya.