Mau Maju Pilwali Independen? Ini Patokan KTP dari KPU
KPU Surabaya segera melakukan sosialisasi syarat-syarat bagi calon wali kota dan wakil wali kota perseorangan atau independen yang berniat maju dalam Pilwali Surabaya 2020. Ini dilakukan setelah Pemkot Surabaya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pendanaan Pilwali Surabaya 2020 sebesar Rp 84,6 miliar pada Senin 7 Oktober 2019 malam.
"Setelah NPHD ditandatangani, kita akan melengkapi syarat administratif yang itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD yang kedua tanggal 26 Oktober kami harus sudah melakukan sosialisasi syarat calon perseorangan," ucap Ketua KPU Surabaya Nur Syamsi, Selasa 8 Oktober 2019.
Untuk jumlah foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat dukungan, sampai hari ini menurut keterangan Nur Syamsi belum ditetapkan.
"Itu kan harus ditetapkan dalam bentuk surat keputusan (SK). Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama ini," ucapnya.
Walaupun belum ditetapkan, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KPU Surabaya, calon independen setidaknya harus mengumpulkan foto copy KTP lebih kurang 136 ribu foto copy KTP.
"Kira-kira 136 ribu sekian. Itu 6,5 persen dari jumlah pemilih tetap Pemilu terakhir pada April 2019 kemarin," ujarnya.
Setelah jumlah syarat dukungan ditetapkan, tanggal 13 Desember 2019, KPU Surabaya memulai tahapan penerimaan syarat dukungan oleh calon perseorangan.
Seperti diketahui, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, syarat dukungan calon perseorangan yang maju pada pilkada, yaitu 6,5-10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Untuk minimal dukungan calon perseorangan yang maju tingkat bupati/wali kota, yaitu 10 persen untuk jumlah DPT dalam satu kabupaten/kota berkisar di angka 250.000.
Sedangkan total 8,5 persen untuk jumlah DPT di kabupaten/kota antara 250.000-500.000. Lalu angka 7,5 persen untuk jumlah DPT di antara 500.000-1 juta.
Dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta dalam satu kabupaten/kota. Kota Surabaya sendiri pada Pemilu 2019, jumlah DPT ialah mencapai 2.1 juta pemilih.