Massa penolak PSBB ketika berkumpul di depan Kantor DPRD Kota Surabaya. (Foto: Istimewa)

Massa Penolak PSBB Luruk DPRD Kota Surabaya

Surabaya 27 May 2020 19:01 WIB

Puluhan massa penolak penerapan PSBB jilid tiga meluruk gedung DPRD Kota Surabaya pada Rabu, 27 Mei 2020. Mereka berharap agar hal tersebut segera digantikan dengan konsep new normal yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat.

Juru bicara massa, M. Soleh mengatakan, tujuannya mendatangi kantor DPRD tersebut guna mengutarakan kesulitan kalangan bawah dalam segi ekonomi selama diterapkan PSBB di Kota Surabaya.

“Tujuannya saya mengajak teman-teman di sini, ada orang kena PHK, ada driver ojek online, ada pedagang warung, yang selama ini merasakan PSBB ini mencekik masyarakat. Jadi ini teman-teman menyampaikan unek-uneknya ,” kata Soleh, kepada awakmedia, di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu 27 Mei 2020.

Soleh berpendapat, dalam penerapan PSBB selama ini tidak bisa menjamin turunnya angka kematian yang diakibatkan oleh Covid-19. Malahan, banyak warga yang meninggal karena tidak bisa makan.

“PSBB (jilid) satu sampai tiga hanya dilihat dari curva penyebaran, itu salah. Kalau model penyebarannya kaya gini, nggak ada jaminan minggu depan banyak yang mati, bukan karena Covid tapi karena gak bisa makan,” jelasnya.

Sejatinya, Soleh setuju dengan penerapan karantina wilayah yang diterapkan di Kota Surabaya saat ini. Namun, sayangnya hal tersebut tidak dibarengi dengan penyaluran bantuan yang menyeluruh.

“Kita setuju, asal ada komitmen yang kuat dari Pemkot dan Pemprov, bukan sekadar menerapkan PSBB. Faktanya PSBB ini tidak diimbangi bantuan yang memadai, tidak diimbangi oleh advokasi, apakah masyarakat yang terdampak sudah terlindungi atau tidak,” ungkapnya.

Maka itulah, Soleh ingin agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, selaku pemipin daerah agar melihat masyarakat yang terdampak sebelum menetapkan peraturan di wilayah yang mereka kepalai.

“Makanya kita pingin PSBB ini dihentikan, dan gagasan presiden yang harus dilakukan yaitu new normal. Protokol kesehatan tetap dilakukan, orang bisa beraktivftas, orang boleh mencari uang supaya ekonomi ini segara bangkit,” tutup Soleh.

Di lokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, bahwa pihaknya telah menampung semua aspirasi massa. Dan berjanji bakal menyelesaikan permasalahan tersebut.

“DPRD selama ini juga tidak berdiam diri, kami terus melakukan rapat dengan pihak terkait secara virtual. Cari jalan tengah, cari penyelesaian atas problem yang timbul di masyarakat. Misalkan ada yang mengeluhkan nasabah terkait cicilan yang diberlakukan selama PSBB ini,” kata pria yang akrab disapa Awi ini. 

Penulis : Andhi Dwi Setiawan

Editor : Rizal A

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

16 Jul 2020 11:13 WIB

5 Persen Rumah Karaoke di Banyuwangi Tidak Patuhi Protokol Corona

Jawa Timur

Rumah karaoke belum ada yang diberi stiker kesiapan new normal.

16 Jul 2020 10:48 WIB

Sinopsis Ghost Stories: Menguak Misteri Hantu yang Menyeramkan

Film

Seorang profesor menguak tiga misteri kasus supranatural.

16 Jul 2020 10:37 WIB

Tentang Turis Jadi Polisi, Fachry Ali Bikin Ketawa Gus Dur

Humor Sufi

Fachry Ali berkisah tentang sejarah kecil Gus Dur

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...