Massa berkumpul di sekitar Gedung Kementerian Pertahanan untuk ikut dalam unjuk rasa jelang sidamg putusan Mahkamah Konstitusi, Kamis 27 Juni 2019. (Foto: Antara/Asep Firmansyah)

Massa Kecewa Tidak Bisa Berunjuk Rasa di Depan MK

Hukum 27 June 2019 10:52 WIB

Massa aksi yang memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat arah Patung Kuda mengaku kecewa tidak bisa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis.

"Kecewa Mas, kita mau mengawal MK tapi diblokade. Kita rakyat juga berhak dong datang ke MK," ujar salah satu pengunjuk rasa Samsuri saat ditemui wartawan.

Massa yang akan berunjuk rasa hanya bisa berkumpul di sekitar kawasan Patung Kuda hingga depan Gedung Kementerian Pertahanan. Sementara akses menuju gedung MK diblokade secara berlapis.

Untuk lapis pertama menggunakan pagar beton dan kawat berduri dan lapis kedua diblokade menggunakan kendaraan taktis yang dilengkapi pagar besi. Pemblokadean itu dilakukan hingga jalur arah MK menuju Patung Kuda, sehingga tidak ada massa yang bisa masuk ke area sekitar MK.

Konsentrasi massa pun terbagi menjadi dua bagian, pertama di area Patung Kuda dan sekitar blokade depan Gedung Kemenhan. Massa yang akan berunjuk rasa itu telah datang ke Jalan Medan Merdeka Barat kawasan Patung Kuda sejak pukul 07.00 WIB.

Dalam tuntutannya, mereka meminta MK mengabulkan gugatan yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno serta mendiskualifikasi salah satu pasangan calon karena dituding telah melakukan kecurangan.

"Kita harus tuntut MK, bahwa Paslon 01 telah melakukan kecurangan. Mereka harus mendiskualifikasi," kata pengunjuk rasa lainnya, Benny.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan tidak ada izin untuk melakukan demonstrasi di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan mengumumkan putusan sengketa Pilpres, 27 Juni.

"Kalau ada demonstrasi berarti tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, polisi berhak membubarkan," katanya usai menerima kunjungan Duta Besar Kuba untuk Indonesia Nirsia Castro Guevara di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu

Menurut Wiranto, apabila demonstrasi tersebut dilakukan, maka kepolisian dapat membubarkan aksi tersebut karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

"Ini semua ada di undang-undang, bukan polisi mengarang sendiri, itu saja yang sederhana. Kita tunggu saja," katanya. (ant)

Penulis : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

28 Mar 2020 06:24 WIB

Boleh Dijama', Tata Cara Shalat bagi Tenaga Kesehatan Covid-19

Islam Sehari-hari

Pelaksanaan ibadah terkategori darurat

21 Mar 2020 08:48 WIB

Wabah Corona, Arema FC Minta Federasi Ambil Keputusan Tegas

Liga Indonesia

Arema FC tunda jadwal latihan.

16 Mar 2020 02:35 WIB

Rapat Sampai Larut Malam, Ini Keputusan Khofifah Tangani Corona

Jawa Timur

Keputusan itu diambil untuk mencegah dan mengamankan masyarakat Jatim

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.