Masa Tenang, Puti Napak Tilas Posko PDI Pro Mega di Pandegiling

Masuk masa tenang, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno napak tilas di bekas Posko PDI Pro-Megawati di Jalan Pandegiling 223, Surabaya, Minggu, 23 Juni 2018.

Cucu Bung Karno itu disambut sesepuh nasionalis, Luwih Soepomo, bersama puluhan simpatisan. Dahulu, tahun 1996 sampai era Reformasi 1998, tempat itu dikenal dengan Posko Pandegiling.

Di sana masih bertengger prasasti, tetenger, yang menandai pergerakan PDI Pro-Mega. Prasasti diresmikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tahun 2001.

Pada prasasti, Puti meletakkan karangan bunga. “Tempat dan prasasti ini menjadi saksi sekaligus bukti militansi dan kecintaan warga Surabaya kepada Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri, yang terpatri dalam di sanubari,” katanya.

Mantan anggota DPR itu merasa bangga dengan perjuangan kaum nasionalis dalam mempertahankan komitmennya. “Semangat ini menunjukkan, betapa penting konsistensi dan komitmen dalam pengabdian dan bekerja," kata Puti.

Soepomo menceritakan, bahwa Posko Pandegiling menjadi awal dari perjuangan panjang PDI Pro Megawati, di bawah komando Ir. Sutjipto, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan.

“Posko Pandegiling ini menjadi tetenger, bahwa PDI Perjuangan didirikan dengan keringat, darah dan air mata. Bukan sekedar akta notaris. PDI Perjuangan didirikan dengan banyak pengorbanan. Pewarisan sejarah inilah yang kami lakukan tiada henti, pada para generasi penerus,” kata Supomo.

Dimulai 1996, Posko itu menjadi tempat berkumpulnya massa, tempat koordinasi dan konsolidasi, sekaligus tempat Pak Tjip (panggilan Ir. Sutjipto) menjalankan bisnis konstruksi di jaman Orde Baru.

Berdirinya Posko Pandegiling dipicu oleh terjadinya Kongres PDI dari faksi Soerjadi, Buttu Hutapea, Fatimah Ahmad dan Latief Pudjosskti, di Medan, April 1996.

Tujuan kongres, mendongkel Megawati Soekarnoputri dari Ketua Umum DPP PDI Megawati Soekarnoputri. Pemerintahan Orde Baru disebut santer mensponsori, melindungi dan memfasilitasi Kongres.

“Waktu itu belum berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Perubahan itu baru dilakukan awal 1999, agar barisan PDI Pro Megawati, di seluruh tanah air, bisa mengikuti Pemilu 1999,” kata Supomo.

Megawati, putri Bung Karno itu, terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI, tahun 1993, dalam Kongres Luar Biasa di Asrama Haji, Sukolilo, Kota Surabaya.

“Kongres Soerjadi Cs di Medan, telah membakar kemarahan warga PDI yang setia pada Ibu Megawati. Masyarakat umum pun banyak yang ikut membela dan terlibat,” kata Supomo.

Hampir tiap hari, katanya, terjadi demonstrasi besar-besaran PDI Pro Mega di Kota Surabaya dan berbagai daerah di Jawa Timur dan tanah air.

“Massa yang setia pada Ibu Megawati terus bertambah, makin besar dan bergelombang. Saat itu, kami disebut PDI Pro Mega atau Promeg. Nama ini menjadi pembeda dengan PDI Soerjadi,” kata Soepomo.

Di Kota Surabaya dan Jawa Timur, kata dia, pusat pergerakan PDI Pro Mega terletak di Posko Pandegiling. “Yang memimpin Pak Tjip, Ketua DPD PDI Jawa Timur,” kata Soepomo.

Supomo sendiri saat itu masih muda. Ia menjadi salah satu tokoh di Posko Pandegiling. “Hampir tiap hari terjadi mimbar bebas. Ada massa. Ada orasi. Ada dapur umum,” kata Soepomo, yang juga mantan Ketua GPM (Gerakan Pemuda Marhaen) Kota Surabaya.

Masa-masa itu, dikenang Supomo sebagai fase sulit nan panjang, yang menggembleng PDI Pro Mega. Karena mereka hidup di bawah pengawasan dan tekanan keras militer dan birokrasi.

“Banyak teman ditangkapi, dipukul dan disiksa. Jika di Jakarta pecah Tragedi 27 Juli 1996 (Kudatuli), yang menelan banyak korban, di Kota Surabaya terjadi, Minggu 28 Juli 1996. Banyak korban ditangkap dan dipukuli,” kata Supomo.

Di Posko Pandegiling pula, para eksponen dan warga PDI Pro Megawati melakukan cap jempol darah. Itu terjadi tahun 1996 dan 1999. Kemudian, berlangsung lagi tahun 2004, saat Pemilihan Presiden. (frd/wah)