Supandi Syahrul, Ketua DPD REI Jawa Timur Komisariat Madura. (Foto: Dok/Pribadi)

Mangsa Penipuan Perumahan Syariah

Supandi Syahrul 01 February 2020 18:04 WIB

Baru-baru ini, Polri telah membongkar kasus-kasus dugaan penipuan berkedok perumahan syariah. Di Surabaya, penipuan tersebut diduga dilakukan oleh PT Cahaya Mentari Pratama dengan meraup uang 3 milyar rupiah dari 32 orang korbannya. Menurut pihak berwajib, proyek perumahan fiktif bernama Multazam Islamic Residence itu menawarkan 2000 unit rumah sehingga berpotensi merugikan masyarakat ratusan milyar rupiah. Sebelumnya, Nopember 2019 lalu, penipuan serupa juga terbongkar di Jakarta dengan proyek perumahan syariah di Bogor. Penipuan diduga dilakukan oleh PT ARM Citra Mulya yang berhasil menggondol dana 23 milyar rupiah dari 270 orang korbannya.

Yang terbaru, akhir Januari lalu (27/01/20), sebanyak 47 orang melaporkan PT Cahaya Indah Mulya ke Polres Ponorogo, Jawa Timur, atas dugaan penipuan berkedok perumahan syariah. Perumahan fiktif itu bernama DreamLand. Developer itu telah meraup uang konsumennya sebesar Rp 4,5 miliar, sedangkan perumahannya tidak kunjung dibangun.  

Apakah para developer itu menjual perumahan syariah? Pasti tidak. Mengapa? Karena perumahan syariah itu tidak ada. Istilah itu hanya dibuat-buat untuk mengelabui masyarakatkonsumen. Pergudangan syariah, perkantoran syariah, atau pertokoan syariah, semuanya itu tidak ada. Yang ada adalah rumah atau produk properti lainnya yang diperoleh atau dibeli melalui akad syariah. Jadi, kesyariahan itu hanya terletak pada akad pembiayaannya, bukan pada bangunan rumahnya. Mana ada rumah syariah, dapur syariah, genteng syariah, atau kloset syariah!! Kita bisa saja membeli mobil atau traktor secara kredit dengan akad syariah, tapi barangnya tidak lantas disebut mobil atau traktor syariah.

Kelompok apa saja yang rentan menjadi korban para developer abal-abal? Sebenarnya, korbannya bukan hanya konsumen perumahan. Setidaknya mereka ada tiga kelompok. Pertama adalah para pemilik lahan. Yang mudah dijadikan mangsa biasanya adalah para petani atau warga desa yang tidak paham bisnis perumahan. Developer abal-abal itu melakukan pendekatan dan negosiasi kepada pemilik lahan dengan tujuan dapat menggunakan lahan tersebut sebagai modal penipuannya.

Caranya, mereka menyatakan minat membeli lahan mereka dengan pembayaran secara bertahap atau mengajak pemiliknya untuk bekerjasama dengan iming-iming hasil yang besar. Kalau lahan yang mereka incar seluas 10 hektar misalnya, itu bisa terdiri dari 30-40 orang pemilik lahan. Model pembeliannya bisa bermacam-macam. Bisa dibeli putus, bisa juga diajak kerja sama dengan bagi hasil. Intinya, mereka mengatur sedemikian rupa agar pemilik lahan bersedia menerima janji pembayaran tanahnya di kemudian hari.

Setelah pemilik lahan percaya dan bisa diatur, langkah berikutnya adalah membuat perjanjian-perjanjian di notaris. Pemilik lahan diberi uang muka misalnya sebesar 10 persen dari harga total. Maka, salinan semua surat tanah diserahkan kepada notaris. Dalam perjanjian atau kesepakatan, merekatidak akan lupa untuk meminta hak kepada pemilik lahan agar diperbolehkan mematangkan lahan tersebut.  

Dengan pembayaran uang muka dan perjanjian pembayaran selanjutnya, mereka diperbolehkan membangun infrasuruktur-infrastruktur awal, seperti pintu gerbang yang megah, jalanpaving, taman-taman, dan sebagainya. Mereka juga bisa membangun rumah contoh dan kantor pemasaran di lahan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapat kepercayaan ketika mereka memperlihatkan lahannya kepada para calon konsumen.

Kelompok mangsa kedua adalah para pemilik modal. Umumnya, developer seperti ini tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai aksi-aksi penipuannya. Biaya itu meliputi uang muka kepada para pemilik tanah, pematangan lahan, pembangunan infrastruktur awal sebagaimana diuraikan di atas, sewa kantor pemasaran, peralatan kantor, rektutment karyawan, persiapan gajinya, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga harus menyiapkan biaya operasional pemasaran yang jumlahnya lumayan besar. Untuk membiayai itu semua, kebutuhan mereka bisa mencapai setidaknya lima milyar rupiah.

Dari mana modal awal itu? Mereka mencari para pemilik modal yang bisa diajak bekerja sama (baca: yang dapat ditipu). Umumnya, target mereka adalah orang-orang yang tidak paham bisnis perumahan dan bahkan juga tidak paham akad-akad syariah. Para developer penipu ini membuat proposal dan materi presentasi yang bagus. Personel tim presentasinya juga pandai bicara. Biasanya mereka sangat lihai mengutarakan dalil-dalil tijaroh (jual-beli) menurut syariat Islam, serta menjanjikan rejeki dan kehidupan yang barokah. Pemilik dana diajak bekerjasama dengan iming-iming bagi hasil yang besar dan bonus masuk surga.

Setelah berhasil memperoleh modal, sudah lengkaplah resources mereka. Lahan sudah ada, modal pun tersedia. Semuanya milik orang lain. Mereka hanya bermodal kelihaian membual dalil-dalil agama, ilmu bisnis properti tanpa modal, dan badan hukum berupa PT tanpa ijin-ijin perusahaan realestat sebagai mana mestinya.

Kelompok mangsa ketiga adalah masyarakat calon pembeli rumah. Masyarakat konsumen. Setelah mendapatkan modal dan lahan tadi, mereka mulai merancang langkah-langkahselanjutnya. Mereka membuat instrument-instrumen pemasaran, promosi dan penjualan. Membuka dan memoles kantor dengan interior yang mewah, setidaknya yang tidak kalah dengan developer-developer lain.

Mereka membuat brosur yang mewah, situs web dan animasi yang bagus. Beriklan di media-media ternama. Mengikuti ekspo-ekspo properti dengan booth yang mewah. Semuanya itu hanya strategi untuk mengelabui konsumen bahwa perusahaan dan proyek perumahannya kredibel, sehingga konsumen bersedia membeli rumah-rumah yang sejatinya tidak ada. Tanahnya saja milik orang lain, ijin-ijinnya tidak ada, rumahnya juga tidak ada. Lalu, apanya yang syariah!! Karena itu, media menyebutnya perumahan syariah fiktif.

Jurus utama developer abal-abal ini adalah menghindarkan calon mangsanya dari perbankan. Caranya, konsumen diberikan fasilitas kredit inhouse. Maksudnya, mereka membayar cicilan rumahnya langsung kepada developer. Ya tentu mudah saja menerima uang angsuran dari konsumen, tanpa mengeluarkan biaya untuk membangun rumah. Bagaimana bisa membangun rumah kalau ijin-ijinnya saja tidak dimiliki. Kalau konsumen bertanya kapan rumahnya akan dibangun, developer itu menjawab menunggu ijin ini dan ijin itu. Padahal mereka tidak akan bisa mengurus ijin-ijin proyek perumahan karena lahannya saja belum dimiliki tapi sudah berani berjualan.

Kalau menggunakan jasa perbankan, konsumen tidak akan bisa ditipu. Pasalnya, pihak bank akan meminta berkas-berkas legalitas developer tersebut, sertifikat tanah atas nama PT, dan perijinan proyek seperti ijin lokasi, ijin lingkungan, ijin siteplan, IMB, dan sebagainya. Di sinilah konsumen akan mengetahui kedok developer tersebut. Mana bisa mereka menunjukkan sertifikat tanah atas nama PT-nya, wongtanahnya masih milik orang lain. Mana bisa mereka mendapatijin siteplan atau IMB kalau sertifikat tanahnya belum ada. Itulah sebabnya mereka harus menggiring konsumen untuk tidak menggunakan KPR syariah. Mereka mengelabuikonsumen dengan dalil-dalil agama, menyatakan bank-bank syariah itu haram, karena menerapkan denda, sita, dan sebagainya. Mereka menyatakan, KPR syariah itu angsurannya mahal, prosesnya berbelit-belit, harus pakai checking BI, nanti bisa ditolak, dan sebagainya.

Guna memuluskan usahanya, mereka juga menggalang perkawanan dengan pihak luar. Disadari atau tidak, pihak-pihak luar ini juga terlibat dalam pemasaran perumahan fiktif itu. Salah satu caranya adalah memanfaatkan publik figur. Penceramah Ustadz Yusuf Mansur (UYM) terpaksa harus berurusan dengan Polrestabes Surabaya dalam kasus penipuan Multazam Islamic Residence (MIR) di Sidoarjo, lantaran foto dan namanya terpampang dalam brosur-brosur perumahan MIR. Dia mengakui dulunya memang pernah melakukan pertemuan dengan tersangka Sidik Sarjono (pemilik MIR), namun dia menyangkal keterlibatannya dalam proyek tersebut.

Pihak lain yang dijadikan partner adalah para broker atau agen pemasaran properti. Biasanya, yang banyak mereka gunanakan adalah para agen perorangan yang tidak perlu memiliki ijin resmi. Broker-broker nakal ini tidak peduli perumahan itu ada sungguhan di lokasi atau hanya ada dalam brosur dan pameran. Yang penting bagi mereka adalah komisi yang besar.

Tidak perlu sertifikasi halal. Setiap produk properti yang diproduksi dan dijual oleh para pengembang yang mematuhi peraturan, sudah tentu merupakan produk yang halal, dalam arti produk yang baik, memenuhi standar, dan layak huni. Selain itu, perumahan harus dibuat sesuai dengan janji-janjideveloper kepada konsumennya. Jadi, dalam hal maraknya penipuan berkedok properti atau perumahan syariah ini, yang diperlukan bukanlah label halal-haram. Lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan sejenisnya harus segera mengumumkan kepada masyarakat bahwa developer syariah, properti syariah atau perumahan syariah itu TIDAK ADA.

*)Supandi Syahrul, Ketua DPD REI Jawa Timur Komisariat Madura

Penulis : Supandi Syahrul

Editor : Azhari

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

07 Jun 2020 10:37 WIB

Kasus Covid Bertambah, Brazil Stop Update Data Akumulatif

Internasional

Brazil hentikan data akumulatif covid-19.

07 Jun 2020 10:25 WIB

Sinopsis Godzilla, Teror Reptil Raksasa di New York

Film

Reptil raksasa bermutasi akibat radiasi nuklir

07 Jun 2020 10:10 WIB

Tertawa hingga Mengeluarkan Air Mata, Ini Canda Ibnu Sirin

Humor Sufi

Fakta santri, baru bisa meniru canda Ibnu Sirin

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...