Dialog alot wali murid dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Rabu 19 Juni 2019 malam. (Foto: Farid/ngopibareng.id)
Iklan
"Tolak tolak tolak zonasi, tolak zonasi, sekarang juga!" teriak para wali murid serentak dan berulang kali. "Telepon saja Pak Jokowi! Saya DM Instagramnya!," sahut salah satu massa lain. Para wali murid yang mayoritas adalah ibu-ibu, mencoba masuk mencari Ikhsan untuk menemui mereka kembali dan menepati hasil mediasi yakni menonaktifkan server PPDB 2019. Mengetahui hal itu, sekitar pukul 19.30 WIB, Ikhsan dan jajarannya kemudian turun menemui para wali murid di halaman gedung. Dialog antara Kepala Dindik dan para wali murid berlangsung di lantai dua. Pembicaraan berjalan alot. Massa mencecar Ikhsan tanpa ada kendali. Mereka bahkan menganulir hasil pertemuan perwakilan wali murid yang terjadi sore tadi, dengan permintaan-permintaan atau tuntutan baru. Di tengah dialog, pukul 20.00 laman PPDB SMP se-Kota Surabaya mulai dinonaktifkan dan tak lagi dapat diakses. Kendati demikian, para wali murid tetap ngotot agar Dindik memberikan keputusan, yakni menghapuskan sistem zonasi malam itu juga. "Pak Ikhsan, hapus saja zonasi, jangan nuruti menteri. Yang harus bapak perhatikan ini kami, warga Surabaya, bukan pak menteri!," teriak salah satu wali murid ke Ikhsan. Dialog berjalan panas hingga pukul 22.30 WIB. Ikhsan nampak pasrah. Ia mengaku akan membawa semua tuntutan wali murid ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk dikonsultasikan terlebih dahulu. Massa tetap menolak, ia meminta Ikhsan memutuskan detik itu juga. Namun, Ikhsan menolak dan kemudian berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada pemerintah pusat. Massa sempat menolak, tapi beberapa saat kemudian warga membubarkan diri. Dikonfirmasi usai menemui massa, Ikhsan mengatakan menampung segala tuntutan warga. Wali murid kebanyakan mengeluhkan sistem PPDB zonasi memang merugikan anak-anaknya. Apalagi, kata dia, zonasi juga dirasa tidak mempertimbangkan jerih payah anak-anak yang sudah sejak jauh hari mengikuti bimbingan belajar. Sehingga anak dengan nilai ujian nasional (UN) tinggi tidak terfasilitasi dalam PPDB zonasi.
Iklan
"Aspirasi mereka kami tampung karena sejak pagi sudah di sini. Mereka mengusulkan banyak hal, salah satunya minta dijalankan PPDB penambahan pagu (rombel) di setiap kelas yang ada," katanya. Ia mengungkapkan aturan pemerintah menetapkan setiap rombel berisi 32 anak, jika ingin ada penambahan, maka ia harus dikonsultasikan ke pemerintah pusat. "Akan kami konsultasikan dengan pusat. Dan kami janji dengan orang tua bertemu lagi pukul 16.00 WIB," katanya. Tuntutan wali murid yang disampaikan cukup banyak dan variatif, seperti permintaan diubahnya sistem zonasi yakni jarak tak jadi faktor utama penerimaan siswa, dan menggantinya dengan nilai UN. "Seharian kami buat rumusan-rumusan itu, sempat ada tim perwakilan orang tua juga media, tapi (hasilnya) dibatalkan. Termasuk penutupan server yang ternyata dikeluhkan karena ada sebagian orang tua yang datang ke sini juga belum daftar. Ini masih dirembug lagi juga sama orang tua mereka maunya ditutup apa dibuka," katanya. Meski server PPDB dinonaktifkan, Ikhsan memastikan data pendaftar yang telah masuk, tidak akan hilang ataupun dihapus. Bahkan ketika posisi server dimatikan, hal ini menjadi kesempatan tim IT untuk memutakhirkan semua data jarak yang masuk di PPDB agar sesuai dengan perhitungan jarak antara rumah dengan sekolah yang real. (frd)