Dialog alot wali murid dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Rabu 19 Juni 2019 malam. (Foto: Farid/ngopibareng.id)

Kisruh Protes PPDB Surabaya, Mulai Umpatan hingga Aksi Dorong

Surabaya 20 June 2019 03:07 WIB
Sejumlah ratusan wali murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya di Jagir, Surabaya, Rabu 19 Juni 2019 malam. Para wali murid ini menuntut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui zonasi tingkat SMP dihapus. 
 
Mulanya mereka memadati kantor Dindik Surabaya sejak pukul 16.00 WIB sore. Sejumlah perwakilan kemudian diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ikhsan. Sebanyak 11 perwakilan masuk untuk mediasi. 
 
Salah satu perwakilan massa, Sunawan, menbeberkan tuntutannya, di antaranya penonaktifkan server PPDB, penambahan rombongan belajar, sampai me-reset ulang pendaftaran zonasi umum yang sudah berjalan sejak Senin, 18 Juni lalu. 
 
"Kami minta dibuka ulang pendaftaran zonasi umum atau jarak dan merefresh semua pendaftaran zonasi jarak sejak tanggal 18. Dibuka lagi memakai prosentase nilai 70 persen, jarak 30 persen," ujarnya. 
 
Namun, menjelang petang, sejumlah massa masih merasa tak puas dengan hasil mediasi. Para wali murid kemudian memaksa masuk ke gedung Dindik, Buntutnya pukul 18.00 aksi saling dorong dengan aparat yang berjaga. 
 
"Tolak tolak tolak zonasi, tolak zonasi, sekarang juga!" teriak para wali murid serentak dan berulang kali. "Telepon saja Pak Jokowi! Saya DM Instagramnya!," sahut salah satu massa lain. 
 
Para wali murid yang mayoritas adalah ibu-ibu, mencoba masuk mencari Ikhsan untuk menemui mereka kembali dan menepati hasil mediasi yakni menonaktifkan server PPDB 2019.
 
Mengetahui hal itu, sekitar pukul 19.30 WIB, Ikhsan dan jajarannya kemudian turun menemui para wali murid di halaman gedung.
 
Dialog antara Kepala Dindik dan para wali murid berlangsung di lantai dua. Pembicaraan berjalan alot. Massa mencecar Ikhsan tanpa ada kendali. Mereka bahkan menganulir hasil pertemuan perwakilan wali murid yang terjadi sore tadi, dengan permintaan-permintaan atau tuntutan baru. 
 
Di tengah dialog, pukul 20.00 laman PPDB SMP se-Kota Surabaya mulai dinonaktifkan dan tak lagi dapat diakses. Kendati demikian, para wali murid tetap ngotot agar Dindik memberikan keputusan, yakni menghapuskan sistem zonasi malam itu juga. 
 
"Pak Ikhsan, hapus saja zonasi, jangan nuruti menteri. Yang harus bapak perhatikan ini kami, warga Surabaya, bukan pak menteri!," teriak salah satu wali murid ke Ikhsan.
 
Dialog berjalan panas hingga pukul 22.30 WIB. Ikhsan nampak pasrah. Ia mengaku akan membawa semua tuntutan wali murid ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, untuk dikonsultasikan terlebih dahulu. 
 
Massa tetap menolak, ia meminta Ikhsan memutuskan detik itu juga. Namun, Ikhsan menolak dan kemudian berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada pemerintah pusat. Massa sempat menolak, tapi beberapa saat kemudian warga membubarkan diri. 
 
Dikonfirmasi usai menemui massa, Ikhsan mengatakan menampung segala tuntutan warga. Wali murid kebanyakan mengeluhkan sistem PPDB zonasi memang merugikan anak-anaknya.
 
Apalagi, kata dia, zonasi juga dirasa tidak mempertimbangkan jerih payah anak-anak yang sudah sejak jauh hari mengikuti bimbingan belajar. Sehingga anak dengan nilai ujian nasional (UN) tinggi tidak terfasilitasi dalam PPDB zonasi. 
 
"Aspirasi mereka kami tampung karena sejak pagi sudah di sini. Mereka mengusulkan banyak hal, salah satunya minta dijalankan PPDB penambahan pagu (rombel) di setiap kelas yang ada," katanya. 
 
Ia mengungkapkan aturan pemerintah menetapkan setiap rombel berisi 32 anak, jika ingin ada penambahan, maka ia  harus dikonsultasikan ke pemerintah pusat. 
 
"Akan kami konsultasikan dengan pusat. Dan kami janji dengan orang tua bertemu lagi pukul 16.00 WIB," katanya.
 
Tuntutan wali murid yang disampaikan cukup banyak dan variatif, seperti permintaan diubahnya sistem zonasi yakni jarak tak jadi faktor utama penerimaan siswa, dan menggantinya dengan nilai UN. 
 
"Seharian kami buat rumusan-rumusan itu, sempat ada tim perwakilan orang tua juga media, tapi (hasilnya) dibatalkan. Termasuk penutupan server yang ternyata dikeluhkan karena ada sebagian orang tua yang datang ke sini juga belum daftar. Ini masih dirembug lagi juga sama orang tua mereka maunya ditutup apa dibuka," katanya.
 
Meski server PPDB dinonaktifkan, Ikhsan memastikan data pendaftar yang telah masuk, tidak akan hilang ataupun dihapus. Bahkan ketika posisi server dimatikan, hal ini menjadi kesempatan tim IT untuk memutakhirkan semua data jarak yang masuk di PPDB agar sesuai dengan perhitungan jarak antara rumah dengan sekolah yang real. (frd) 

Penulis : Farid Rahman

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

04 Apr 2020 21:19 WIB

Dispendik Jatim Siapkan Sekolah untuk Karantina Pemudik

Kesehatan

Pemudik yang datang wajib melaksanakan karantina 14 hari

28 Mar 2020 13:45 WIB

Belajar di Rumah Diperpanjang, Dindik Surabaya: Ini Bukan Libur

Pendidikan

Belajar di rumah diperpanjang sampai 4 April 2020.

25 Mar 2020 10:48 WIB

Dinas Pendidikan Jatim Tak Sreg Hapus UN

Pendidikan

Penghapusan UN sebenarnya disiapkan untuk tahun depan.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.