Mahfud MD: Bukan TSM JIka Tak Bisa Kendalikan Sampai TPS

Hukum 14 June 2019 12:36 WIB

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyebut jika menghimpun sejumlah orang dalam sebuah forum kemudian mengeluarkan imbauan untuk memilih calon presiden tertentu, tidak termasuk dalam kategori kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur masif, sistematis dan terstruktur (TSM).

Mahfud memberikan contoh misalnya ada seorang bupati yang dengan biaya sendiri mengumpulkan banyak orang dalam sebuah forum. Kemudian dalam forum tersebut sang bupati mengeluarkan imbauan agar memilih calon presiden tertentu. Maka tindakan semacam itu tak bisa dikategorikan sebagai kecurangan pemilu yang TSM.

"Disebut kecurangan yang masif, sistematis dan terstruktur (TSM) jika sang baupati bisa mengendalikan sampai ke TPS dan menentukan perolehan suara. Jika tak sampai pada perbuatan tersebut, maka tak bisa disebut sebagai TSM. Karena kendali tak sampai masuk pada TPS dan penentuan perolehan suara," kata Mahfud seperti dikutip dari wawancara Kompas TV.

Kata Mahfud, perbuatan semacam itu, memang melanggar dan termasuk kecurangan yang sistematis. Namun, bukan ranah dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya melainkan ranah dari Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) atau hukum pidana.

Sebelumnya Bambang widjajanto selaku penasihat hukum pasangan dari calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut jika kubu pasangan calon presiden Joko Widodo dan Ma;ruf Amin telah melakukan serangkaian tindakan kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Dia mencontohkan ada imbauan dari kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk mengenakan pakaian putih-putih saat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Imbauan semacam ini dianggap sebagai intimidasi psikis kepada calon pemilih karena bisa jadi mereka tak ingin memilih pasangan calon presiden yang identik dengan baju putih yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, tapi diimbau untuk memakai baju putih.

"Instruksi memakai baju putih adalah pelanggaran serius karena bentuk intimidasi sebagai bagian dari kecurangan," kata Bambang.

Selain itu, Bambang juga menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan yang pembayaran dirapel dan dibayarkan pada pertengahan April sebelum pemilu juga dianggap sebagai bentuk kecurangan yang memanfaatkan anggaran belanja dan program negara untuk kepentingan pemenangan pemilu presiden Joko Widodo.

Penulis : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

10 Aug 2020 22:33 WIB

Mahfud MD: Bintang Jasa pada Fadli Zon dan Fahri Hamzah Sesuai UU

Nasional

Menkopolhukam Mahfud MD menilai pemberian bintang jasa sudah sesuai UU.

10 Aug 2020 15:57 WIB

Balai Pemuda, Bersolek untuk Kembali Jadi Alun-alun Kota (1)

Surabaya

Balai Pemuda salah satu ikon Surabaya bersolek untuk menjadi ikon baru.

10 Aug 2020 13:18 WIB

Pemkot Surabaya Imbau Tak Gelar Lomba dan Malam Tirakatan

Surabaya

Pandemi corona diimbau tidak gelar lomba dan malam tirakatan 17 Agustus.

Terbaru

Lihat semua
11 Aug 2020 07:07 WIB

Covid-19 dan Dunia Pendidikan

As’ad Said Ali
Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...