NON-KEKERASAN: Acara Dialog Kebangsaan dihelat Universitas Negeri Surabaya, Kamis, 6 Desember 2018.

Lawan Radikalisme dengan Pemikiran Radikal

Pendidikan 06 December 2018 18:40 WIB

Fenomena paham radikalisme kian merajalela di kalangan pemuda Indonesia. Hal itu diketahui dari data Badan Intelijen Negara (BIN), yang menyebut jika 39% mahasiswa perguruan tinggi di 15 provinsi di Indonesia telah terpapar radikalisme.

Menanggapi fenomena tersebut, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menghelat acara Dialog Kebangsaan dengan tema 'Strategi Melawan Radikalisme, Mengelolah Keberagaman dan Menguatkan Jati Diri Ke Indonesiaan', Kamis, 6 Desember 2018 di Gedung Rektorat Unesa.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Ketua DPRD Jawa Timur Abdul Halim Iskandar sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Halim mengatakan, paham radikalisme harus diatasi dengan pemikiran yang radikal pula.

“Karena radikalisme harus diatasi dengan radikal. Kalau nggak begitu nggak akan pernah selesai masalah radikal ini," kata Halim.

Sebenarnya, Halim tak mempermasalahkan masalah tersebut. Karena, menurutnya, hal itu adalah sebuah pilihan. Namun jika sudah bicara mengenai kebangsaan dan Indonesia, maka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) tentu harus disadari betul bahwa bangsa Indonesia ini lahir atas sebuah kesepakatan.

Artinya, tidak ada perbedaan pandangan secara substansi antara tokoh-tokoh pendiri bangsa pada saat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari berbagai suku bangsa, agama kemudian musyawarah mufakat.

“NKRI bukan dibuat atas dasar guyonan, cangkrukan segala macam. Tapi ini dirumuskan secara serius oleh kakek-kakek, buyut kita. Serta disepakati dengan mufakat,” jelas cucu pendiiri Pesantren Denanyar Jombang, KH Bisri Syansuri.

Oleh sebab itu, ia menegaskan, siapapun yang tidak menyepakati hasil kesepkat bersama oleh pendiri bangsa, ia mempersilahkan untuk angkat koper dari Indonesia.

“Ibarat kecilnya, kita bikin forum terus semua sudah sepakat, tapi salah satu pihak ada yang bikin onar. Terus apa yang terjadi? Ya diusir!,” tegasnya.

Tak hanya Halim, Staf Ahli Pangdam V Brawijaya, Bambang Sudarmanto mengatakan, radikalisme merupakan suatu paham statis serta gagasan atau ide yang mengarah pada suatu tindakan untuk menjungkirbalikan nalar.

Untuk menangkal itu semua, pihaknya pun telah melakukan beragam upaya seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah.

“Kami mengadakan suatu kegiatan penyuluhan sekolah kebangsaan, ketahanan nasional, sesuai permintaan dari pihak lembaga,” ungkap Bambang.

Dengan adanya kegiatan ini, Bambang berharap agar generasi penerus bangsa tidak mudah dimasuki paham-paham radikal. Karena pemahaman tersebut sangat merugikan diri sendiri dan merusak kesatuan dan kedaulatan negara.

Maka dari itu TNI, selaku penjaga keamanan teritori Indonesia, selalu terus berusaha melakulan pembinaan, menjaga kedaulatan, keutuhan dan melindungi Keselamatan Indonesia.

“Jadi kita memaksimalkan bersama-sama dan saling membaur agar tidak ada lagi kerusuhan. Kalau dari bawah sudah bagus, ke atasnya juga pasti akan bagus. Kita tetap melakukan kegiatan deteksi dini, cegah dini dan harus tetap waspada," pungkasnya. (amm)

Penulis : Amanah Nur Asiah

Editor : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

21 Mar 2020 08:00 WIB

Mahasiswi UNESA Diteror Pembawa Virus Corona

Feature

Ini kisah mahasiswi UNESA yang dulu terjebak di Wuhan, China.

14 Mar 2020 13:35 WIB

BPIP: Pancasila Pemersatu Tertinggi Bangsa

Nasional

Sumber dan tujuan Pancasila ada di 6 kitap suci agama.

07 Mar 2020 08:20 WIB

Duh, Finalis Puteri Indonesia Tak Hafal Pancasila

Ngopitainment

Wakil Sumatera Barat Kalista Iskandar grogi ditanya soal Pancasila.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.