Larangan Masuk Negara Muslim Segera Dicabut Joe Biden

Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden mengeluarkan rencana kebijakan yang mengejutkan. Berbeda dengan kepemimpinan Donald Trump. Biden berencana mencabut larangan masuk bagi negara-negara mayoritas Muslim di hari pertama menjabat.

Sejumlah kelompok kepentingan dan organisasi advokasi telah menekan Biden untuk memenuhi janjinya saat masa kampanye. Demikian dilansir CNN, Senin 18 Januari 2021.

Selama periode tersebut, Biden kerap berjanji untuk mengambil tindakan di "Hari Pertama" pemerintahannya.

"Ada banyak alasan bagi Biden untuk mengakhiri larangan di hari pertama masa kepresidenannya karena ini adalah sesuatu yang dia kampanyekan," kata Iman Awad, direktur legislatif nasional Emgage Action, organisasi advokasi untuk Muslim Amerika.

Menurut memo dari Kepala Staf Ron Klain, Biden juga berencana menandatangani sekitar selusin perintah eksekutif lainnya, termasuk bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris.

"Selama kampanye, presiden terpilih Biden berjanji untuk mengambil tindakan segera untuk mulai mengatasi krisis ini dan membangun kembali dengan lebih baik," tulis Klain.

"Sebagai presiden, dia akan menepati janji itu dan menandatangani lusinan perintah eksekutif, memorandum presiden, dan arahan kepada badan-badan kabinet untuk memenuhi janji yang dia buat," tulis Klain lebih lanjut.

Di luar tindakan eksekutif di hari-hari pertama Biden menjabat, memo itu menguraikan bahwa Biden berencana mengirimi Kongres rencana imigrasi skala besar dalam 100 hari pertamanya menjabat.

Rencana tersebut akan menawarkan jalan bagi jutaan imigran tidak berdokumen yang saat ini berada di AS untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Sehari setelah Biden dilantik, menurut Klain, ia akan "menandatangani sejumlah tindakan eksekutif guna bergerak agresif mengubah arah krisis Covid-19 dan membuka kembali sekolah dan bisnis dengan aman".

Tindakan itu termasuk mengurangi penyebaran Covid-19 dengan memperluas pengujian, melindungi pekerja, dan menetapkan standar jelas kesehatan masyarakat.

Kemudian pada 22 Januari, menurut memo Klain, Biden akan mengarahkan agen kabinetnya agar "mengambil tindakan segera untuk memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga pekerja yang menanggung beban krisis".

Dari rentang waktu 25 Januari hingga 1 Februari, Klain menulis bahwa Biden akan mengeluarkan perintah dalam segala hal, mulai dari mengarahkan pemerintahnya untuk membeli produk AS hingga memenuhi janji untuk mereformasi sistem peradilan pidana.

Selama periode sepekan tersebut, Biden juga akan memerintahkan pemerintah federal untuk menentukan cara menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka di perbatasan AS-Meksiko, menandatangani perintah tambahan untuk mengatasi perubahan iklim, dan memperluas akses ke perawatan kesehatan.

"Tentu saja tindakan ini hanyalah awal dari pekerjaan kami. Masih banyak yang harus dilakukan untuk memerangi Covid-19, membangun kembali ekonomi kita dengan lebih baik, memerangi rasisme dan ketidaksetaraan sistemik, dan mengatasi ancaman eksistensial dari krisis iklim," tulis Klain.

"Tapi pada 1 Februari, Amerika akan bergerak ke arah yang benar," ujarnya.