Menpora Zainuddin Amali. (Foto: Istimewa)

Kurang 2 Suara Lagi, Golkar Siap Interpelasi Risma

Politik 05 November 2019 15:57 WIB

Fraksi Golkar DRPD Kota Surabaya siap menginterpelasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Bahkan, Fraksi yang beranggotakan lima orang itu hanya membutuhkan dua suara lagi untuk mengusung hak interpelasi.

"Ini hak anggota dewan. Di kami ada lima, kan kurang dua," Agoeng Prasojo, Sekretaris Fraksi Golkar, Selasa 5 November 2019 di DPRD Kota Surabaya.

Agoeng mengaku, hingga saat ini, Fraksi Golkar masih berkomunikasi dengan semua partai terkait hak interpelasi tersebut. Namun, ia tak mau menyebutkan ke partai mana saja ia komunikasi.

"Kalau itu saya tidak bisa menyebutkan," kata Agoeng.

Bahkan, Agoeng mengaku, keputusan untuk menggelar sesi interpelasi bukanlah keinginan pribadi saja. Namun juga sesuai keputusan fraksi, yang diambil dalam rapat fraksi Senin lalu.

"Kita tetap dalam rel keputusan. Sesuai dengan rapat fraksi internal," katanya.

Penggalangan dukungan untuk meng-interpelasi Wali Kota Tri Rismaharini yang dilakukan Golkar, menurut Agoeng lantaran Golkar kecewa terhadap sikap dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Surabaya, Afghani Wardhana maupun Pemkot Surabaya.

Hal itu dikarenakan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali tidak bisa masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT untuk meninjau kesiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U 20. Pasalnya pintu stadion terkunci dan juga tidak ada pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di lokasi.

"Saya sudah telepon Kadispora sebelum beliaunya (Menpora) datang. Teleponnya aktif, tapi dihubungi berulangkali nggak diangkat. Saya telepon Kepala Bappeko. Kepala Bappeko sudah menghubungi Kadispora, katanya juga tidak diangkat," tuturnya.

Menurut Agoeng, itu adalah tindakan yang melecehkan menteri. Terlebih, Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali datang atas perintah Presiden Joko Widodo.

Agung menilai, ketidakhadiran pejabat dari Pemkot Surabaya maupun kondisi pintu GBT tertutup bisa jadi karena ada unsur kesengajaan. Meski dugaan itu ia anggap sebagai masih terlalu dini. 

"Kalau saya katakan ini ada unsur kesengajaan, rasanya masih prematur. Tapi namanya Kadispora, ketika ada Menpora itu harusnya mendampingi. Sebagai ASN (aparatur sipil negara), harus taat dengan aturan. Jangan dijadikan alat politik. Dia harus bermain sebagai posisi abdi negara," jelasnya.

Penulis : Alief Sambogo

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

02 Jul 2020 22:45 WIB

Rapid Test UTBK, Rektor Unair: Kenapa Masuk Mal dan Pasar Bebas?

Nasional

Rektor Unair Mohammad Nasih membandingkan mal dan pasar.

02 Jul 2020 22:30 WIB

Tiga Jalan Ditutup, Pemkot Perketat Pemantauan Kepatuhan Warga

Surabaya

Pemkot akan terjunkan tim satpol dalam pemantauan warga.

02 Jul 2020 20:59 WIB

Rapid Test untuk UTBK, Dosen Unair Sebut Risma Lampaui Batas

Surabaya

Dosen Unair tuding Risma lampaui batas kewenangan.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...