Kunjungi Wamena, Mendikbud Temui Fakta Mengejutkan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pasca-konflik sosial di Wamena, Papua. Mendikbud mengapresiasi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah yang dikunjunginya.
Hal ini sejalan dengan instruksi Bupati Jayawijaya, Jhon Robert Banoa. Ketika itu, Jhon Robert menginstruksikan, mulai tanggal 7 Oktober kegiatan belajar mengajar di Kota Wamena harus sudah dimulai kembali.
Sebagaimana diberitakan kegiatan belajar mengajar di Wamena sempat terhenti. Karena, banyaknya bangunan sekolah yang rusak. Selain itu, terjadinya pengungsian para guru dan siswa ke luar Wamena setelah peristiwa tersebut.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas kerja kerasnya. Kerusuhan pada 23 September sudah bisa diatasi. Lebih khusus, anak-anak sudah bisa bersekolah seperti biasa," kata Mendikbud di tengah-tengah masyarakat Wamena yang hadir di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wamena, Rabu 16 Oktober 2019.
Mendikbud menekankan, pelayanan pendidikan tidak boleh terhenti di tengah situasi konflik yang terjadi di Wamena dan Nduga, Papua. Sehingga, hak anak-anak Papua terhadap layanan pendidikan tetap terpenuhi demi masa depan mereka.
"Saya minta kalau ada teman-temannya yang belum masuk sekolah harus diajak kembali. Terutama dari luar yang masih mengungsi, yang belum tertampung supaya ditampung. Kemudian kalau ada anak dari Wamena yang sekarang keluar juga bersama orang tuanya supaya diajak, diminta balik ke Wamena," ajak Mendikbud.
Untuk itu, Mendikbud telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk menjamin keselamatan dan keamanan guru, tenaga kependidikan, dan siswa di daerah konflik di Papua.
"Insyaallah sudah aman. Kapolres sudah menjamin keadaan di Wamena sudah membaik," katanya.
Mengenai kondisi sekolah yang rusak, Mendikbud berkomitmen untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak akibat kerusuhan di Wamena. Hal itu untuk menjamin terselenggarannya proses belajar mengajar di sekolah.
Di Kota Wamena, faktanya, dari 50 satuan pendidikan yang ada, 23 di antaranya mengalami kerusakan. Sebanyak lima Sekolah Dasar (SD), sepuluh Sekolah Menengah Pertama (SMP), lima Sekolah Menengah Atas (SMA), dan tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengalami kerusakan ringan dan sedang. Seperti kerusakan pada kaca jendela ruang kelas, pintu, papan nama sekolah. Satu ruangan Kepala SMP YPPK St. Thomas dilaporkan habis dibakar.
Kepala SMPN 2 Wamena, Kornae Paragaje, mengatakan, pada saat konflik terjadi para guru dan siswa merasa ketakutan hingga mengungsi keluar Kota Wamena. Seperti ke Jayapura, Merauke hingga luar Papua.
"Kejadian pada 23 September 2019 lalu, membuat kami, semua guru dan siswa semua lari. Dari 30 guru yang ada di sekolah kami. Saat ini hanya 10 guru yang tersisa. Sekolah kami dirusakin, semua kaca-kaca dikasih hancur," ungkap Kepala Sekolah Kornae.
Saat ini, masih ada 5 guru SD, 60 guru SMP, 59 guru SMA, dan 30 guru SMK yang masih mengungsi, lanjutnya.
Selain sarana dan prasarana pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama dengan World Vision Indonesia (WVI), Kementerian Sosial, TNI, Polda, dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) akan melakukan konseling dan trauma healing bagi guru dan siswa korban konflik sosial. Kegiatan akan terus dilakukan hingga waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan tercukupi.
Untuk menangani kesehatan dan gizi anak-anak Papua, Mendikbud memastikan Program Anak Sehat (Progas) yang telah dilucurkan tahun lalu akan diperluas hingga seluruh daerah di Papua dan meminta Dinas Kesehatan untuk memberikan vitamin agar anak terjamin kesehatan.
"Nanti saya koordinasi dengan Bu Menkes (Menteri Kesehatan, Nilam Moeloek) untuk memberikan makanan tambahan dan vitamin agar gizi anak Papua terjamin, kemudian program sarapan sehat di sekolah dijalankan," tuturnya.
Pada kunjungan kerja ke Papua kali ini, Mendikbud juga menyaksikan percepatan pencairan dana manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). Program tersebut disampaikan kepada 87 siswa SD, 423 siswa SMP, 20 siswa SMA dan 500 siswa SMK.
Sebagai program prioritas pemerintah, PIP membantu peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah hingga lulus di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Kartu ini, anak-anakku, bisa berlaku hingga SMA dan SMK. Jadi kalau sekarang penerima masih SD, nanti melanjutkan SMP juga akan masih mendapatkannya hingga SMA dan SMK. Sehingga tidak boleh putus sekolah," pesan Mendikbud.