Salah seorang tenaga ad hoc KPU Banyuwangi sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi di kantor KPU Banyuwangi Selasa 5 Januari 2021 siang. (Foto: Muh. Hujaini/Ngopibareng.id)
Salah seorang tenaga ad hoc KPU Banyuwangi sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi di kantor KPU Banyuwangi Selasa 5 Januari 2021 siang. (Foto: Muh. Hujaini/Ngopibareng.id)

Diduga Langgar Kode Etik, KPU Banyuwangi Proses 21 Tenaga Ad Hoc

Ngopibareng.id Pilkada 05 January 2021 16:15 WIB

Sebanyak 21 orang tenaga ad hoc KPU Banyuwangi menjalani proses klarifikasi dan verifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik yang mereka lakukan. Mereka diduga melanggar kode etik karena telah melakukan aktivitas yang mengarah pada dugaan ketidaknetralan mereka sebagai penyelenggara pemilu. Jika terbukti, mereka tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu untuk seterusnya.

“Sebanyak 21 orang ini terdiri dari 18 orang anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara) dan tiga anggota PPS (Panitia Pemilihan Suara) dari enam Kecamatan, yakni Songgon, Cluring, Muncar, Rogojampi Blimbingsari, Gambiran,” jelas Komisioner KPU Banyuwangi, Dian Mardiyanto, Selasa 5 Januari 2021.

Dian menjelaskan, dugaan pelanggaran kode etik itu dilakukan dalam bentuk pose tertentu yang dianggap mengarah pada salah satu pasangan calon Bupati dan Bupati Banyuwangi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada 9 Desember 2020 lalu. 

“Ini merupakan hasil pengawasan internal KPU Banyuwangi dan rekomendasi dari Bawaslu Banyuwangi,” tegasnya.

Proses klarifikasi dan verifikasi ini dilakukan sejak 31 Desember 2020 lalu. Hingga hari ini, proses ini masih berjalan dan kemungkinan akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Dia menjelaskan, proses klarifikasi dan verifikasi ini dilakukan untuk menentukan apakah benar terjadi pelanggaran kode etik atau tidak. Jika tidak ditemukan pelanggaran kode etik, maka proses akan dihentikan. 

“Jika ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, maka akan dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan. Nanti KPU Banyuwangi akan membentuk tim pemeriksa,” tegasnya.

Tim pemeriksa ini akan menentukan sanksi yang akan diberikan pada mereka yang telah dinyatakan melanggar kode etik. Sanksinya mulai dari peringatan, sampai sanksi terberat berupa pemberhentian tetap dari penyelenggara pemilu. 

“Konsekuensi pemberhentian tetap ini yang bersangkutan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu untuk seterusnya. Baik itu di KPU maupun Bawaslu. Akan dikeluarkan SK pemberhentian tetap,” tegasnya.

Penulis : Muh Hujaini

Editor : Rizal A

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

22 Jan 2021 00:20 WIB

Dana Pensiun Donal Trump Ditaksir Rp3,1 M per Tahun

Internasional

Donald Trump mendapatkan dana pensiun plus sewa gedung miliknya.

21 Jan 2021 23:59 WIB

Melania Trump Tinggalkan Gedung Putih Jinjing Tas Rp 701,3 juta

Ngopitainment

Busana dan tas mewah koleksi Melania Trump.

21 Jan 2021 23:48 WIB

XL Axiata Implementasikan Zero Touch Operation

Ekonomi dan Bisnis

Upaya tunjang pelayanan prima

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...