Ilustrasi Maskapai penerbangan di Indonesia.

KPPU Akan Sidangkan Kasus Dugaan Kartel Tiket Pesawat

Nasional 29 July 2019 23:30 WIB

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyebut kasus dugaan kartel tiket pesawat yang melibatkan dua grup maskapai besar di Indonesia siap memasuki tahapan persidangan.

Pada tahapan ini, KPPU akan memulai dengan tahapan pemeriksaan pendahuluan terhadap tujuh maskapai sebagai terlapor kasus kartel.

Sebagaimana diketahui, kartel tiket pesawat melibatkan dua grup maskapai besar yaitu Garuda Indonesia dan Lion Air Group. Dari dua grup itu, terdapat tujuh maskapai yang terseret dalam kasus ini. Mereka adalah Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air, Wings Air, Sriwijaya Air, dan Nam Air.

"Tidak akan lama lagi, karena kami tinggal menyesuaikan beban waktu persidangan dari majelis komisi. Saya janji dalam dua minggu akan dikabarkan tahap selanjutnya," kata Komisioner KPPU, Guntur Saragih, Senin, 29 Juli 2019.

Pada tahapan tersebut, KPPU juga akan mengklarifikasi benar tidaknya tujuh maskapai yang disebutkan di atas melakukan aksi permainan tarif pada kurun waktu dua tahun terakhir.

Regulasi yang mengatur tersebut adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Guntur menyatakan, saat ini KPPU masih melengkapi alat bukti untuk membuktikan adanya kartel yang dilakukan dua grup maskapai Indonesia tersebut.

Untuk bukti permulaan, pihaknya mengaku telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang bisa menjadi dasar. "Dari keterangan saksi dan ahli, investigator mendapatkan dua alat bukti lebih," katanya.

Sejatinya, KPPU telah memberikan klausul kepada para terlapor agar bisa mengajukan perubahan perilaku kepada majelis KPPU. Pengajuan perilaku tersebut dapat membatalkan pelaksanaan persidangan.

"Perubahan perilaku diterima apabila terlapor menerima semua laporan dugaan pelanggaran yang diungkapkan investigator. Tapi, pengajuan tidak serta-merta diterima oleh majelis komisi," katanya. (ant/wit)

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

03 Sep 2020 13:15 WIB

WNI Dilarang Masuk, Garuda Tetap Layani Penerbangan ke Malaysia

Nasional

Pelarangan dilakukan akibat kasus Covid-19 yang meningkat di Indonesia.

31 Aug 2020 17:03 WIB

Pramugari Garuda Cabut Laporan Terhadap Akun @digeeembok

Hukum

Pramugari Garuda Wisi cabut laporannya ke polisi terhadap akun @digeeembok

24 Jul 2020 09:53 WIB

Yang Bisa Menyelamatkan Garuda Itu Penumpang

Ekonomi dan Bisnis

Kata Dirut PT Garuda, bukan bantuan pinjaman Rp8,5 triliun.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...