Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok/Antara)

KPK Periksa Dua Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat

Korupsi 25 November 2019 11:16 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) X Mubin dan Ketua APTRI XI Edi dalam penyidikan kasus suap terkait distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Tahun 2019.

Keduanya diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana (IKL), Senin 25 November 2019.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua APTRI X Mubin dan Ketua APTRI XI Edi sebagai saksi untuk untuk tersangka IKL terkait tindak pidana korupsi suap terkait distribusi gula di PTPN III Tahun 2019," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 25 November 2019.

KPK total telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus itu, yakni sebagai pemberi PT Fajar Mulia Transindo Pieko Nyotosetiadi (PNO).

Sedangkan sebagai penerima, yakni Dirut PTPN III Dolly Pulungan (DPU) dan I Kadek Kertha Laksana (IKL).



Dalam konstruksi perkara dijelaskan bahwa Pieko adalah pemilik dari PT Fajar Mulia Transindo dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula.

Pada awal 2019, perusahaan milik Pieko ditunjuk menjadi pihak swasta dalam skema "long term contract" dengan PTPN III.

Dalam kontrak itu, pihak swasta mendapat kuota untuk mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak.

Di PTPN III, terdapat aturan internal mengenai kajian penetapan harga gula bulanan. Pada penetapan harga gula tersebut disepakati oleh tiga komponen yaitu PTPN III, pengusaha gula (Pieko), dan ASB selaku Ketua APTRI.

Kemudian terjadi pertemuan antara Pieko, Dolly, dan Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Terdapat permintaan Dolly ke Pieko karena Dolly membutuhkan uang terkait persoalan pribadinya untuk menyelesaikannya melalui ASB.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Dolly meminta I Kadek menemui Pieko untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya.

Uang 345 ribu dolar Singapura diduga merupakan "fee" terkait dengan distribusi gula yang termasuk ruang lingkup pekerjaan PTPN III di mana Dolly merupakan Direktur Utama di BUMN tersebut.

Penulis : Rohman Taufik

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

08 Aug 2020 18:49 WIB

KPK Buka Lowongan untuk Jadi Juru Bicara

Nasional

Terbuka untuk ASN maupun non ASN.

29 Jul 2020 10:23 WIB

Mantan Bupati Indramayu Supendi Masuk Sukamiskin

Hukum

Eksekusi dilakukan kemarin oleh Jaksa Eksekusi KPK.

28 Jul 2020 20:58 WIB

Gaduh Soal POP, Ketua LP Ma'arif NU Dipanggil KPK

Nasional

Ketua LP Ma'arif NU PBNU, Z. Arifin Junaidi, dipanggil KPK Selasa 28 Juli.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...