Juru Bicara Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. (Foto: Istimewa)

KPK: Para Pejabat Sudah Diingatkan tapi Masih Terima Suap

Korupsi 15 November 2019 10:15 WIB

Juru Bicara Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, para pejabat telah diingatkan Presiden Joko Widodo agar menjauhi praktik korupsi.

"Jangan sampai sudah diingatkan tapi kemudian setengah hati di belakang dia masih terima suap. Kalau sudah terima suap maka tetap akan diproses tentu saja," kata Febri, Jumat 15 November 2019.

Menurut Febri, KPK juga sudah seringkali mengingatkan para pejabat akan potensi pelanggaran melalui berbagai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK.

Namun, Febri mengakui, ada beberapa instansi yang tidak menseriusi temuan maupun rekomendasi KPK. Sehingga praktik korupsi tetap terjadi dan menyeret pejabat instansi itu ke masalah hukum.

"Presiden pernah mengatakan pencegahan itu bicara sebelum kejahatan terjadi, jadi ketika kejahatan terjadi penindakan yang tegas tetap harus dilaksanakan" ujar Febri.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas pesan Presiden Joko Widodo bahwa aparat penegak hukum mesti memberikan peringatan terlebih dahulu ketika ada pejabat yang berpotensi terjerat kasus hukum.

Di samping itu, bagi KPK, pernyataaan Jokowi tersebut juga dapat dimaknai bahwa Jokowi memberi perhatian khusus pada maraknya praktik mafia hukum karena Jokowi menyinggung masih adanya aparat yang melakukan pemerasan.

Febri menyatakan isu mafia hukum merupakan persoalan besar dan KPK siap dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mengatakan, kalau ada praktik mafia hukum maka kepastian hukum akan sulit sekali terwujud.

"Dan kalau kepastian hukum tidak terbentuk maka itu dapat berimplikasi pada keraguan yang para investor untuk meletakkan modalnya atau berusaha di Indonesia dan juga menyebabkan praktik-praktik korupsi yang lain," kata Febri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta aparat penegak hukum untuk memberi peringatan terlebih dahulu jika ada pejabat daerah yang berpotensi tersangkut masalah hukum. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu pagi.

"Saya titip, kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal, preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu, kemudian peristiwa terjadi baru di...," kata Jokowi.

Jokowi tidak melanjutkan kalimatnya sampai selesai. Ia lalu bertanya kepada seluruh peserta yang hadir mengenai instruksinya itu.

"Setuju semuanya?" kata Jokowi.

"Setuju," jawab peserta yang hadir dengan kompak.

Hadir dalam acara itu para gubernur, bupati serta walikota dari seluruh wilayah. Hadir juga seluruh kapolda dan kepala kejaksaan tinggi.

Penulis : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

24 Sep 2020 16:40 WIB

Eks Jubir, Febri Diansyah Pamit dari KPK

Nasional

Eks Jubir, Febri Diansyah mengajukan surat pengunduran diri.

24 Sep 2020 15:37 WIB

Ini Alasan Dewas Kenapa Kok Ketua KPK Diberi Sanksi Ringan

Hukum

Alasan Dewan Pengawas kenapa Ketua KPK Firli bahuri diberi sanksi ringan.

24 Sep 2020 13:19 WIB

Ketua KPK Minta Maaf dan Janji Tidak Mengulang Perbuatannya

Hukum

Ketua KPK Firli Bahuri minta maaf pada masyarakat dan janji tidak mengulang

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...