Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu 27 November 2019. (Foto: Antara)

KPK Ingatkan Stafsus Presiden-Wapres tak Terima Suap

Korupsi 28 November 2019 06:20 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo dan stafsus Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah diangkat tidak menerima suap dan gratifikasi.

"Bagi staf khusus Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya tidak pernah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika anda sudah menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam level struktur apapun eselon I, eselon II, atau eselon II sepanjang memenuhi ketentuan misalnya menerima gaji dari keuangan negara maka ada sejumlah pasal-pasal yang harus diperhatikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Ia mencontohkan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak boleh menerima fee terkait dengan jabatannya baik secara aktif pada transaksional ataupun secara pasif.

"Misalnya ada pihak-pihak tertentu yang karena pengaruh atau karena hubungan jabatan memberikan sesuatu, itu tidak boleh diterima. Jadi, kami imbau kalau ada pihak-pihak lain yang mencoba mendekati para staf khusus atau para pejabat baru maka sebaiknya kalau ada pemberian itu ditolak sejak awal," tuturnya.

Selain itu, Febri juga mengingatkan soal penerimaan gratifikasi.

"Kalau pemberian yang berupa gratifikasi itu diberikan secara tidak langsung, ada faktanya dititipkan melalui pihak lain maka penerimaan itu wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja," ujar Febri.

Febri mengatakan pelaporan gratifikasi itu bisa dilakukan dengan datang secara langsung ke gedung KPK, melalui "call center" 198 atau melalui aplikasi di telepon genggam masing-masing.

"Jadi, ini perlu kami sampaikan agar tidak ada kekeliruan nanti karena mungkin ketika menjadi pihak swasta murni, tidak menjadi pejabat negara atau tidak menjadi pegawai negeri, tidak ada hambatan-hambatan dalam penerimaan yang berhubungan dengan jabatan tetapi ketika menjadi pegawai negeri ada batasan yang cukup tegas," ujar Febri.

Penulis : Rohman Taufik

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

29 Jul 2020 10:23 WIB

Mantan Bupati Indramayu Supendi Masuk Sukamiskin

Hukum

Eksekusi dilakukan kemarin oleh Jaksa Eksekusi KPK.

28 Jul 2020 20:58 WIB

Gaduh Soal POP, Ketua LP Ma'arif NU Dipanggil KPK

Nasional

Ketua LP Ma'arif NU PBNU, Z. Arifin Junaidi, dipanggil KPK Selasa 28 Juli.

28 Jul 2020 16:56 WIB

Mantan Sespri Imam Nahrawi Menyuap Jaksa Agung Muda dan BPK?

Hukum

Komisi Kejaksaan menelusuri dugaan itu dengan minta keterangan pada Ulum.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...