Gedung KPK. (Foto: Antara)
Gedung KPK. (Foto: Antara)

KPK Dukung PKPU Terkait Napi Korupsi

Ngopibareng.id Korupsi 04 April 2018 01:16 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung terkait rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan membuat Peraturan KPU (PKPU) melarang calon anggota legislatif berstatus mantan narapidana korupsi.

"Pada prinsipnya, kami mendukung peraturan yang melarang, misalnya caleg yang terkait tindak pidana korupsi itu. Bahkan dulu rasanya saya juga pernah menyampaikan itu sebelum ada ide dari KPU," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

Lebih lanjut, Agus menyatakan lembaganya merencanakan berdiskusi dengan KPU soal peraturan itu.

"Nanti kami coba diskusi dengan KPU, dukungan apa yang dibutuhkan sehingga kami misalkan bisa menyuarakan bersama-sama mengenai pentingnya negara ini dikelola oleh baik eksekutif maupun legislatifnya orang-orang yang integritasnya baik," ucap Agus.

Ia pun mengatakan pihaknya juga sebelumnya telah berdiskusi mengenai hal itu dengan pimpinan KPU saat sama-sama menghadiri acara di Surabaya.

"Sebetulnya kami sudah diskusi tetapi kami akan perdalam lagi diskusi itu yang memungkinkan KPK memberikan dukungan karena kalau ternyata kami mendukungnya pada waktu dan pada kesempatan yang salah mungkin juga tidak akan berkembang, jadi kami akan dikoordinasikan dengan KPU," tuturnya.

Sebelumnya, KPU akan melarang bekas narapidana korupsi, narkoba dan pelecehan seksual maju menjadi anggota legislatif, dan akan ditambahkan sebagai pasal baru dalam PKPU tentang pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019.

"Nanti akan kami masukan juga aturan mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg. Di PKPU pencalonan caleg mau kami masukkan karena di UU belum ada," kata anggota KPU RI Hasyim Asy`ari.

Ia menilai aturan itu bertujuan agar masyarakat dapat pemimpin dan wakil yang bersih.

Ia menyatakan korupsi merupakan tindakan yang sudah pasti mengandung unsur penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sehingga koruptor merupakan orang yang sudah berkhianat kepada jabatan, negara, dan sumpah jabatan. (frd/ant)

Penulis : Farid Rahman

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

28 Nov 2020 18:39 WIB

Ini Pemenang Lomba Vlog KPU Banyuwangi

Jawa Timur

Ada lima pemenang lomba ini

28 Nov 2020 18:26 WIB

Luhut: Edhy Prabowo Orang Baik

Pemerintahan

Menteri KP ad interim Luhut menyebut Edhy Prabowo orang baik.

28 Nov 2020 18:15 WIB

Jelang Pencoblosan, KPU Malang akan Rapid Test 45 Ribu Petugas

Rek, Ojok Angel Tuturane

Ada 45 ribu petugas KPPS yang akan dilakukan rapid test.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...