KontraS Desak Pemerintah Pendekatan Kemanusiaan Kasus Papua
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya mendesak kepada pemerintah untuk lakukan pendekatan secara kemanusiaan untuk tangani kasus Papua.
Sekretaris Jenderal KontraS Surabaya, Andy Irfan mengatakan, insiden kericuhan yang terjadi di Surabaya, Malang, Semarang dan Papua merupakan, persoalan yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, untuk penyelesaiannya, dengan cara bijak, oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Cara penyelesaian yang paling memungkinkan, menurut Andi, dengan pendekatan kemanusiaan dan berazas keadilan. Di antaranya, dialog kepada mahasiswa Papua dan rakyat Papua.
"Tidak ada pilihan yang bisa dilakukan selain melakukan pendekatan kemanusiaan dan keadilan. Ya pakai dialog," katanya saat melakukan konferensi pers di kantor KontraS Surabaya, Selasa 20 Agustus 2019.
Menurutnya, pemerintah harus segera menemukan rumusan langkah yang pas untuk meredakan situasi di Surabaya, Malang, Semarang, dan Papua. Agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa kembali normal seperti sedia kala.
Ia mengatakan, keputusan pemerintah pusat yang mengirimkan tim keamanan dari lapisan TNI maupun Polri tak bisa serta merta menyelesaikan permasalahan di Papua. Sebab, jika pendekatan keamanan yang digunakan, Andi khawatir persoalan yang di Papua tak kunjung usai.
"Selama pendekatannya adalah keamanan, maka selama itu pula kekerasan akan terus terjadi, dan masalah ini tidak akan pernah selesai," ujarnya.
Bagi Andi, satu-satunya jalan adalah dengan pendekatan kemanusiaan. Karena menurutnya, jika pendekatan kemanusiaan yang dipakai, maka seluruh persoalan dapat selesai dan normal seperti sedia kala.
Sebagaimana diketahui, beberapa hari ini, terjadi kericuhan di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, dan Malang. Dalam kericuhan tersebut, ada oknum-oknum yang diduga aparat keamanan menggunakan setimen SARA dengan memanggil para mahasiswa Papua dengan panggilan monyet. Selain itu juga ada persekusi oleh beberapa oknum aparat dengan menangkap paksa para mahasiswa Papua.
Aksi tak simpatik itu pun mendapatkan respon demo besar-besaran di Manokwari, Papua Barat. Bahkan Gedung DPRD Papua Barat menjadi sasaran kemarahan para aksi massa dengan membakar gedung tersebut.
Aksi itu ditengarai merupakan protes dari warga Papua sebagai buntut terkait dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah seperti Malang, Surabaya dan Semarang.