Konten Khilafah di Soal Ujian, Pakar: Itu Tidak Penting
Pakar pendidikan dari Universitas Negeri Malang (UM) Profesor Djoko Saryono, mengatakan konten khilafah yang ada pada soal ujian akhir semester (UAS) di Madrasah Aliyah negeri dan swasta di Kediri itu tidak penting.
“Apakah dengan dihilangkannya konten khilafah itu dapat menyelesaikan masalah?,” terang mantan Staf Ahli Kemendikbud Pendidikan Karakter tersebut.
Menurut Djoko, ada atau tidaknya konten khilafah dalam soal ujian tersebut tidak begitu berpengaruh. Ia berpandangan yang lebih penting justru adalah menentukan profil siswa kedepannya seperti apa.
“Menurut saya perlu dijelaskan dulu tujuannya apa, kalau sesuai dengan tujuan ya silahkan untuk dihapus atau tidak (konten khilafah). Menurut saya, ada tidak adanya konten khilafah itu tak begitu berpengaruh. Karena yang lebih diutamakan mestinya profil (siswa) lulusannya itu, untuk kedepannya mau dibentuk seperti apa lulusan-lulusan ini,” jelasnya.
Apalagi, kata Djoko, jika yang dikhawatirkan dari konten khilafah tersebut adalah munculnya pemikiran radikal, ia menilai hal itu sungguh tidak beralasan.
"Perlu dicermati lagi. Gerakan radikal, seperti terorisme itu apakah lahir dari dunia pendidikan. Dari sekolah. Saya bilang tidak. Mereka muncul karena ada ketimpangan ekonomi," ucapnya.
Seperti diberitakan ngopibareng.id sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri merespon beredarnya soal ujian UAS sekolah MA wilayah kerja Kediri Utara di mata pelajaran Fiqih yang bernuansa khilafah.
Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri, Enim Hartono mengatakan dari hasil investigasi memang ada kesalahan naskah soal ujian tersebut yang dilakukan oleh oknum guru.
"Saya tidak bisa menjelaskan karena itu sudah kewenangan kantor wilayah," kata Enim Hartono, Kamis 5 Desember 2019.
Lebih Enim, mengatakan dalam kop soal ujian itu tertulis se-wilayah Kediri Utara. Wilayah tersebut meliputi Kota Kediri, Kediri, dan Nganjuk. Di Kabupaten Kediri terdapat lima MA negeri dan 39 MA swasta.
"Naskah itu sudah kita ujikan di Kabupaten Kediri. Untuk Kota Kediri belum. Hari ini seluruhnya sudah diverifikasi di kantor wilayah," katanya.
Lanjut Enim, pihaknya belum bisa memastikan pelaksanaan ujian susulan. Tetapi, Kemenag Kediri akan menyiapkan naskah soal ujian susulan dengan mata pelajaran yang sama.
Sementara itu, Seketaris LPBH NU Cabang Kabupaten Kediri, Taufik Dwi Kusuma mengatakan, tidak pas jika masalah khilafah muncul dalam UAS kelas 2.
Katanya, berbicara tentang khilafah itu berbicara sejarah, bukan berarti mengotak-atik sistem pemerintahan, apalagi diajarkan di dalam sekolah.