Ilustrasi hukuman pancung (Foto: Ilustrasi)
Ilustrasi hukuman pancung (Foto: Ilustrasi)

Komnas Perempuan: Eksekusi Mati TKI Jangan Terulang

Ngopibareng.id Nasional 20 March 2018 09:18 WIB

Komisi Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Senin, di Jakarta, mengatakan eksekusi mati terhadap TKI Zaini Misrin Arsyad di Arab Saudi pada Minggu 18 Maret jangan sampai terulang lagi.

"Eksekusi Zaini Misrin Arsyad, jangan sampai disusul dengan eksekusi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri," kata Komisioner Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah.

Dia mengatakan setidaknya dua perempuan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi sedang dalam posisi di ujung tanduk eksekusi, walaupun negara menginformasikan berbagai upaya tengah dan telah dilakukan.

Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri dan organ-organ strategis lain untuk saling bersinergi menyelamatkan daftar Buruh Migran Indonesia (BMI) di Arab Saudi yang terancam hukuman mati dengan segala upaya yang maksimal.

"Kasus-kasus hukuman mati, sangat berkait erat dengan kesigapan negara untuk cepat dan gigih melindungi. Sejumlah kasus terjadi karena keterlambatan rezim masa lalu, juga alasan yang dikemukakan negara, karena terlambat atau tidak adanya notifikasi otoritas lokal pada konsuler Indonesia, di mana negara baru tahu setelah ada putusan inkracht," kata dia.

Indonesia akan semakin kehilangan justifikasi moral untuk melindungi warga negaranya di luar negeri yang terancam hukuman mati, apabila Indonesia masih gencar melakukan eksekusi di mana sejumlah kasus yang sudah dan nyaris dieksekusi, padahal terindikasi korban dengan peradilan tidak adil dan korban perdagangan orang.

Selain itu, mendesak pemerintah Arab Saudi untuk bertanggung jawab atas eksekusi Zaini, di mana yang bersangkutan masih menempuh peninjauan kembali proses hukum.

Komnas Perempuan juga meminta PBB untuk mendesak Arab Saudi meninjau dengan cermat kasus-kasus kekerasan berbasis gender untuk jadi pertimbangan pembebasan hukuman mati, termasuk mendorong penghapusan hukuman mati di Arab Saudi dan seluruh dunia dengan penghukuman yang lebih manusiawi

Selain itu, dia meminta pemerintah Arab Saudi meratifikasi konvensi Wina tentang relasi konsuler, yang dalam artikel 36 menyatakan bahwa otoritas lokal harus menginformasikan segera apabila ada warga negara asing yang berhadapan dengan hukum kepada konsuler warga negara tersebut.

Ketidakmauan untuk ratifikasi, menandakan rendahnya penghormatan pada negara-negara lain, juga rendahnya penghormatan pada hak dasar seseorang yang dieksekusi. (ant)

Penulis : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

25 Nov 2020 11:35 WIB

Pakar Hukum UB: Perlu Bangun Kontrol Preventif terhadap PP

Pojok Unibraw

Perlu adanya kontrol preventif di samping kontrol represif.

20 Nov 2020 05:17 WIB

Yusril: Presiden atau Mendagri Tak Berwenang Copot Kepala Daerah

Nasional

Penegakan protokol kesehatan tak bisa copot kepala daerah.

11 Nov 2020 06:00 WIB

Sosialisasi Produk Hukum, Dewan Terapkan Protokol Kesehatan

Rek, Ojok Angel Tuturane

Sosialisasi produk hukum kepada UMKM.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...