Massa melemparkan batu ke arah petugas kepolisian saat terjadinya bentrokan di Jalan KS Tubun, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019. (Foto: Antara)

Komnas HAM Ungkap Penembakan Kerusuhan 22 Mei Bukan Polisi

Nasional 28 October 2019 18:56 WIB

Komnas HAM merilis hasil investigasi aksi kerusuhan pada 21-23 Mei 2019 di depan Gedung Bawaslu yang berakibat 10 orang meninggal dunia akibat penembakan.

Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.

"Pada peristiwa Mei kami sudah memeriksa kepolisian. Kepolisian juga sudah uji balistik itu memang tidak ditemukan sisa selongsong dan juga tidak ada senjata yang digunakan untuk peluru tajam itu. Jadi, memang kami menyimpulkan korban meninggal karena peluru tajam itu bukan oleh aparat kepolisian," ujar Wakil Ketua TPF, Beka Ulung Hapsara, seperti dikutip detik, Senin, 28 Oktober 2019.

Beka Ulung menyebut hasil pemeriksaan terhadap kepolisian, tak ada senjata yang dibawa oleh aparat yang bertugas mengamankan demo. Beka menilai ada aktor lain dalam peristiwa 22 Mei tersebut.

"Investigasi kami begini, kami memanggil Irwasum, Kadivkum, Puslabfor, Kapolres Jakbar, Jaktim, Jakpus sampai komandan satuan kepolisian yang saat itu bertugas," katanya.

Aktor tersebut, kata Beka Ulung, merupakan kelompok yang sudah terorganisir. Dalam rekonstruksi yang sudah dilakukan, pola yang digunakan untuk melakukan penembakan mirip dengan peristiwa lainnya.

"Fakta ada korban yang tertembak bisa dari samping. Ini hasil rekonstruksi kami di lapangan antara kelompok massa dan polisi, ternyata korbannya itu (tertembak) dari samping. Sementara polisi ada di depan," katanya.

Menurut Beka, kedua pola peristiwa yang ada hampir sama antara korban 2 dengan yang lain. Saya kira itu membuktikan bahwa mereka terorganisir," katanya.

Terkait uji forensik yang dilakukan polisi terhadap korban, Beka Ulung mengaku Komnas HAM dilibatkan juga. "Iya kami diminta untuk menyaksikan prosesnya segala macam," katanya. 

Penulis : Witanto

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

27 Mar 2020 10:03 WIB

Bawaslu Surabaya Tunda Pengawasan Pilkada 2020

Surabaya

Semua aktivitas badan adhoc ditunda sampai batas waktu belum ditentukan

08 Mar 2020 15:56 WIB

M. Sholeh-Taufik Menangkan Gugatan, KPU Diminta Hitung Ulang

Pilkada

Senin nanti KPU diminta melakukan penghitungan ulang syarat ke Bawaslu

04 Mar 2020 01:13 WIB

KPU Surabaya Pertanyakan Bukti Gugatan Sholeh-Taufik

Pilkada

KPU mengklaim semua proses penghitungan diawasi.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.