Kiai Ma’ruf Amin Berpamitan di PBNU, Ini Faktanya

14 Aug 2018 15:44 Khazanah

“Doa bersama ini diadakan untuk melepas keberangkatan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin menunaikan ibadah haji ke Tanah Haram di Arab Saudi,” kata Robikin Emhas.

KH Ma’ruf Amin, Rais Am PBNU, berpamitan kepada jajaran pengurus organisasi Islam terbesar di Indonesia itu di Jakarta. Sontak saja, selain beramah tamah, para elite NU mengadakan doa bersama, Selasa siang 14 Agustus.

“Doa bersama ini diadakan untuk melepas keberangkatan Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin menunaikan ibadah haji ke Tanah Haram di Arab Saudi,” kata Robikin Emhas, Ketua PBNU bidang hukum, pada ngopibareng.id.

Dalam kesempatan itu, hadir KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU, dan jajaran pengurus lainnya, termasuk Robikin Emhas, sertai Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Ermarini. Selain itu juga ada Muhaimin Iskandar, Ketua Umum DPP PKB dan jajarannya.

Doa bersama di PBNU Jakarta foto pbnu for ngopibarengid
Doa bersama di PBNU Jakarta. (foto: pbnu for ngopibareng.id)

Kiai Ma’ruf Amin, catatan ngopibareng.id, belakangan menjadi pusat perhatian masyarakat, khususnya umat Islam. Hal itu, terutama, terkait dengan pencalonannya (cawapres) sebagai pendamping Joko Widodo (Capres) ke Komisi Pemilihan Umum, pekan lalu. Kiai Ma’ruf Amin pun bersedia mendampingi Jokowi dan bersedia memenuhi persyaratan yang dibutuhkan ke KPU.

Atas pencawapresan itu, Kiai Ma’ruf Amin mendapat desakan dari pelbagai kalangan untuk mengundurkan diri, baik Rais Am PBNU maupun Ketua Umum MUI Pusat. Tak kurang dari KH A Mustofa Bisri, Mustasyar PBNU, mendesak agar Kiai Ma’ruf Amin mundur agar “posisi Rais Am NU tidak berada di bawah presiden”.

Sementara itu, jajaran PBNU akan menggelar rapat gabungan Syuriah dan Tanfidziyah guna mengatasi masalah tersebut, guna keberlangsungan organisasi ulama ini.

Sementara itu, Kiai Ma’ruf Amin masih berstatus sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat ditunjuk sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo. Status sebagai ketua umum MUI itu menimbulkan polemik. Sebab, lembaga itu merupakan lembaga keagamaan yang diminta untuk tetap menjaga independensi.

Mengenai hal itu, Kiai Ma’ruf mengaku akan ada mekanisme organisasi mengenai jabatan ketua umum yang masih disandangnya.

“Nanti akan ada mekanisme organisatoris. Tidak dimundurkan atau minta mundur. Nanti akan ada mekanisme penyesuaian,” ujar Kiai Ma’ruf pada pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Minggu 12 Agustus lalu. (adi)

Reporter/Penulis : Riadi


Bagikan artikel ini