Khofifah Minta Pengusaha Tak Pakai Cabai Impor
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan stok bahan pokok di Jatim menjelang lebaran hingga selesai lebaran aman. Bahan-bahan pokok tersebut seperti beras, gula, minyak goreng, daging, ayam, dan telur.
"Saya ingin menyampaikan, terutama masyarakat Jatim bahwa bahan pangan pokok kita aman menjelang sampai dengan selesai lebaran,” ujarnya di sela-sela acara audiensi dengan salah satu TV Nasional, Kamis, 23 Mei 2019, di Gedung Grahadi, Surabaya.
Dia menjelaskan setiap melakukan sidak ke pasar, pemerintah selalu menanyakan harga dan kondisi stok kepada para penjual.
Selain itu, pihaknya juga memonitor dan memantau ketersediaan bahan pangan di pasar-pasar yang menjadi titik pantau Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim. Ada 25 titik pasar dari 8 kabupaten/kota di Jatim yang menjadi titik pantau BPS.
“Sebagai contoh kemarin saya melakukan sidak di dua pasar, yang pertama di Madiun pagi hari, sorenya saya sidak ke Pasar Porong bersama Menteri Pertanian (Amran Sulaiman). Dua Pasar itu menjadi titik pantau BPS,” katanya.
Saat ditanya mengenai harga cabai yang justru anjlok dan merugikan petani, Khofifah menjawab anjloknya harga cabai karena over supply.
“Jadi kebutuhan untuk memenuhi pasar Jatim cukup 2.700 Ha, tetapi terdapat 5.000 Ha yang ditanami cabai sehingga terjadi over supply,” katanya.
Beberapa rekomendasi pun disampaikannya terkait hal tersebut. Salah satunya yakni pengusaha yang menggunakan bahan baku cabai diundang dan diminta untuk tidak menggunakan cabai kering impor.
“Lebih baik gunakan cabai yang diproduksi petani cabai Jatim. Kita juga minta kepada bupati/walikota pada saat harga cabai anjlok, saya minta tolong agar mereka melakukan aksi borong cabai dan dibagikan kepada masyarakat sekitar,” katanya.
Mantan Menteri Sosial tersebut memaparkan ada beberapa program jangka panjang yang akan dilakukan pemerintah provinsi dalam mengatasi masalah pangan seperti menjadikan Puspa Agro sebagai BUMD Pangan agar dapat melakukan fungsi stabilisasi.
Kemudian dia menambahkan bahwa pemerintah akan berkoodinasi dengan pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait produk-produk hasil petani.
“Dengan Bulog, kami juga melakukan koordinasi ketika serapan gabah cukup rendah. Kami koordinasi dan ternyata memang ada kekurangan gudang misalnya. Untuk bisa menyerap seluruh produk petani,” katanya. (faq)