Khofifah Minta Doa, Kiai Minta Pikirkan Dampak Ekonomi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim agar mengajak seluruh santri dan pengikutnya untuk mendoakan, agar seluruh warga dapat terselamatkan dari covid-19 yang merebak luas. Hal itu disampaikan Khofifah dalam pertemuan tertutup di Grahadi, Selasa 24 Maret 2020.

Terlihat Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar didampingi Ketua Rois Syuriah KH Anwar Masur dan Wakil Rois Syuriah PWNU Jatim KH Agoes Ali Mashuri, serta beberapa pengurus melakukan pertemuan tertutup itu.

“Ada sesuatu kekuatan yang kita ingin berseiring dengan seluruh ikhtiar dhohir kita, ikhtiar paramedik, relawan, dan semuanya. Kita ingin Indonesia dan Jawa Timur segera terbebas dari covid-19,” kata Khofifah.

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar menuturkan, warga NU dan seluruh umat Islam di Jatim telah mengikuti protokoler protap yang ditetapkan oleh pemerintah dengan meliburkan pesantren dan pengajian umum dengan jumlah yang banyak.

 “Kami meliburkan pesantren, meliburkan pengajian umum, tempat berkumpulnya orang banyak, tapi bukan berarti terus nggak ada acara ibadah,” kata Marzuki.

Walau begitu, ia meminta kepada seluruh santri yang ada di Jatim melalui masing-masing pengasuh pondok pesantren agar tetap melakukan ibadah. Utamanya berdoa untuk keselamatan bersama.

“Jadi nggak ada ngumpul orang banyak paling hanya orang 10 saja. Maka setelah salat harus tetap baca zikir-zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT,” lanjutnya

Pada pertemuan itu, Marzuki juga meminta agar Gubernur Jatim dapat memikirkan nasib para santri yang berjualan, kini terdampak upaya social distancing.

Ia mencontohkan, di Jatim ada tujuh ribu pesantren dengan jumlah santri yang besar dan harus dipulangkan. Akibatnya, pedagang yang ada di sekitar pondok terdampak dengan berkurangnya pendapatan.

Pengasuh Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad itu berharap, agar mereka yang kini terdampak dapat dimanfaatkan oleh Satgas Corona Jatim untuk ikut melakukan upaya penanganan.

“Kalau tutup dua bulan mereka akan kehilangan pekerjaan. Maka jika ada penyemprotan disinfektan, mohon masyarakat yang terdampak diajak menyemprot lalu dikasih upah berapalah,” katanya.

Menurutnya, banyak Sumber Daya Manusia (SDM) di ponpes-ponpes itu memiliki keahlian yang mempermudah kinerja satgas. “Barangkali pemerintah membutuhkan bantuan kami bisa menyiapkan, tinggal bagaimana koordinasi antara pihak Pemprov dengan SDM yang disiapkan NU,” pungkasnya.