Ketua PWI Jatim Ajak Media Kawal Pemilu Dengan Pemberitaan Netral

01 Feb 2019 21:45 Surabaya

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur Akhmad Munir mengatakan, dalam mewujudkan pemilu yang aman dan damai pers harus independen dan mengabdi pada publik.

"Media tidak boleh partisan. Memang ini sedikit berat tapi itu lah tantangan kita sebagai pers atau media menyiarkan informasi yang mengedukasi masyarakat," katanya talkshow Peran Pers Dalam Mewujudkan Pemilu 2019 yang Aman dan Damai dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional di Universitas Unitomo, Surabaya, Jumat, 1 Februari 2019. 

Lanjut Munir, pemberitaan media akan sangat berpegaruh kepada pilihan masyarakat di pemilu mendatang.

"Media harus menyiarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan malah memprovokasi atau mempropaganda hal-hal yang tidak baik," katanya. 

Munir juga mengimbau agar pers atau media tidak terjebak pada isu-isu membuat situasi memanas. Pers justru harus menjadi penyejuk. Pers harus membuat berita yang terjamin kebenarannya.

Ia berharap pers juga akan menjadi arahan dalam pemberitaanya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu, serta menekan angka golput.

"Saya berharap pers bisa mengarahkan masyarakat dalam berperan menentukan pilihanhnya yang terbaik sesuai hati nuraninya," kata dia

Munir juga menambahkan pers saat saat ini dituntut menjadi pembersih dari informasi hoax yang tersebar luas di dunia maya. 

"Kita terganggu dengan media sosial yg saling menghujat, menjelek-jelekkan, bahkan mengumbar kebencian dan bohong. Justru peran pers saat ini dituntut untuk menjadi pembersih dari informasi hoax. Itu lah tantangan terberatnya," katanya. 

Selain itu, lanjut Munir mayarakat harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menerima informasi yang tidak jelas sumbernya seperti di media sosial maupun media yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

"Kalau memang sudah tahu itu tidak jelas ya jangan dibaca. Kalau online jangan dibuka,  kalau televisi jangan ditonton, kalau radio ya ganti frekuensianya. Itu sudah sanksi sosial yang pas untuk media yang tidak profesional," katanya.

Penulis : Pita Sari
Editor : Witanto


Bagikan artikel ini