Ketua Perindo Surabaya Deklarasi Maju Cawali Jalur Independen

Satu persatu tokoh mulai memberanikan diri untuk mendeklarasikan diri maju sebagai calon Wali Kota Surabaya pada Pilkada 2020. Salah satunya adalah Ketua Umum Perindo Surabaya, Samuel Teguh Santoso.

Di salah satu restoran di Surabaya Pusat, secara eksklusif ia mengungkapkan keinginannya maju sebagai calon Wali Kota Surabaya kepada Ngopibareng.id. Bukan hanya itu, ia juga berbicara terkait program-program yang akan ia jalankan apabila mendapat amanah sebagai Wali Kota Surabaya.

Uniknya, meskipun ia merupakan Ketua DPD Perindo Surabaya, ia memilih maju sebagai calon Wali Kota Surabaya melalui jalur independen. Jalur itu ia pilih bukan tanpa alasan, partainya tak mendapat satu kursi pun di DPRD Surabaya pada Pileg 2019 lalu.

Meski begitu, ia tak patah arang. Menurutnya, jika Wali Kota terpilih berasal dari jalur independen, sosok tersebut tak akan memiliki utang budi kepada partai yang mengusungnya. Namun hanya memiliki utang kepada masyarakat Surabaya yang memilihnya.

“Enak (maju dari jalur independen), kita tidak punya utang ke Parpol kan. Jadi bisa fokus ke rakyat. Janji dan utang kita hanya untuk masyarakat Surabaya,” ujar Cak Sam, sapaan akrab Samuel.

Ia mengatakan, tak main-main dengan pilihannya untuk maju sebagai Calon Wali Kota Surabaya jalur independen.

Secara partai, ia telah mendapat restu dari Ketua Umum Perindo, Hari Tanoesoedibjo. Selain itu, ia sudah pamit kepada keluarganya, anak, dan istrinya untuk mengabdikan diri kepada Kota Surabaya.

Menurutnya, seseorang yang ingin maju sebagai pemimpin daerah, harus selesai dulu secara keluarga dan karier. Karena jabatan sebagai Wali Kota Surabaya bukanlah ajang untuk mencari penghasilan.

“Saya sudah selesai secara pribadi, keluarga, dan karier. Sudah tidak punya beban apapun, makanya saya berani untuk maju dan deklarasi melalui jalur independen,” sambungnya.

Rencananya, secara publik ia akan mendeklarasikan diri pada Sabtu 10 Agustus 2019. Pria yang berprofesi sebagai advokat itu mengatakan, Surabaya bukan kota yang asing bagi dirinya. Meski tak lahir di Surabaya, sejak SD ia selalu datang ke Surabaya untuk liburan.

Hingga akhirnya ia memutuskan berkuliah di salah satu universitas swasta di Surabaya. Awal kariernya sebagai advokat pun ia jalani di kota Pahlawan. 

Tinggal di Surabaya cukup lama membuatnya tahu betul seluk beluk dan permaslahan warga Kota Surabaya. Atas dasar itu pula, ia ingin terjun langsung untuk mengabdi kepada rakyat Surabaya.

Ia membayangkan, Surabaya bisa menjadi kota yang maju setara dengan Singapura.

Dengan bekal program smartcity yang sudah digagas oleh Tri Rismaharini, ia menjamin bisa membawa Surabaya jauh di atas Jakarta.

“Lebih bagus dari Jakarta? Ya kenapa tidak. Saya membayangkan Surabaya itu bisa seperti Singapura. Tenang, nyaman, tentram. Masyrakat bisa terlibat dalam ekonomi di segala sektor, jadi kota ini benar-benar aktif,” katanya.

Menurutnya, pembangunan Kota Surabaya di bawah arahan Tri Rismaharini sudah baik. Namun ada sektor-sektor yang belum diurusi secara sempurna. Itulah yang membuat Cak Sam mau terjun langsung untuk menjadi Wali Kota Surabaya.

Bagi Cak Sam, pembangunan fisik kota harus dibarengi pula dengan pembangunan sosial, sumber daya manusia, dan penegakan hukum. Dalam pandangannya, apabila suatu daerah mengedepankan sisi hukum, tak lama, daerah tersebut akan bisa maju, adil, makmur rakyatnya dan terpandang secara mendunia.

“Hukum harus jadi panglima ya. Pembangunan fisik harus sejalan dengan itu. Perda-Perda yang ditelurkan oleh Pemkot sudah banyak. Tapi apakah warga Surabaya mengerti dan paham semuanya? Kan tidak. Jadi hukum harus di sosialisasikan dengan baik, niscaya kota itu akan nyaman dan tentram,” ujar Cak Sam.

Bukan tanpa alasan ia berkata seperti itu, saat turun ke masyarakat pada Pileg 2019 lalu, banyak masyarakat yang curhat kepadanya. Intinya, masyarakat dan warga kota itu ingin kehidupan yang nyaman, tentram, aman, dan bahagia.

“Kan gampang. Rakyat itu mau tidur nyenyak, makan nyaman, kerjanya tentram, kotanya aman, hidupnya bahagia. Tidak lebih dari itu kok mas,” katanya.

Maka dari itu, apabila Hukum menjadi Panglima di Surabaya, kota itu bisa tertata dengan sendirinya.

Berbicara mengenai hukum, Cak Sam juga turut mengomentari polemik tanah Surat Ijo yang sedang menghangat.

Ia mengakui bahwa polemik Surat Ijo akan hangat ketika mulai masuk pemilihan Calon Wali Kota baru.

Meski begitu, menurutnya polemik Surat Ijo seharusnya bisa dituntaskan oleh Pemkot ataupun Wali Kota sebelumnya secara cepat. Bahkan ia berujar, apabila ia mendapat amanah sebagai Wali Kota, dia hanya butuh tak lebih dari 3 tahun, polemik Surat Ijo sudah bisa selesai.

“Intinya kan payung hukum. Kalau tanah ini memang hak rakyat, kenapa harus kita kuasai. Ya harus proaktif berbicara dengan DPRD dan Penegak hukum, kalau oke semua ya tinggal bikin aturan atau Perda, selesai sudah. Apalagi Kementerian sudah kasih lampu hijau bahwa Tanah Surat Ijo harus kembali ke rakyat,” ujarnya.

Karena apabila status Surat Ijo sudah selesai, rakyat sudah tak bingung lagi terkait keabsahan tanah atau rumah miliknya. Itu salah satu cara untuk membuat rakyat tidur nyeyak.

Bukan hanya Surat Ijo, ia juga ingin warga Surabaya tak kesusahan untuk mencari tempat tinggal. Ia tahu bahwa tanah di Surabaya sekarang semakin mahal. Maka dari itu, aset-aset Pemkot seperti Tanah YKP dan tanah-tanah yang tak terurus itu bisa dimanfaatkan untuk hunian bagi warga.

Ia membayangkan, tanah-tanah di Surabaya yang tak terurus atau kampung-kampung kumuh yang tak memiliki hak atas tanah, bisa dijadikan Rumah Susun seperti apartemen murah. Layaknya hunian vertikal di negara maju seperti Singapura, Belanda, hingga Inggris.

“Itu yang pake tanah negara bisa kita kasih rusun. Rusunnya yang bagus kayak di luar negeri. Jadi orang itu sudah nggak malu tinggal di hunian vertikal. Landed house sudah jarang, yang banyak akhirnya ruang terbuka hijau, taman, dan hutan kota. Kota Surabaya jadi sejuk dan asri,” katanya.

Maka dari itu, untuk memajukan Surabaya, ia membutuhkan penegakan aturan hukum di kota Pahlawan.

Selain menjadikan hukum sebagai panglima, hal yang paling efektif menurutnya adalah pemerataan pendidikan. Karena baginya, pendidikan adalah awal dari segala perubahan kota. Jika warganya terdidik, kota itu akan baik secara otomatis.

“Kalau mau memulai itu semua ya pendidikan. Semua orang terdidik, paham hukum, melek hukum, pasti kota akan otomatis tertata. Singapura contohnya, orang tahu hukum, dilarang merokok, buang sampah, mereka takut didenda, akhirnya apa? Kotanya bersih kan, rapi kan,” lanjutnya.

Maka dari itu, ia berharap, dengan deklarasi yang akan ia lakukan, bisa memberikan angin segar dan pilihan alternatif bagi masyarakat Kota Pahlawan.

Terlebih ia telah mendapat dukungan yang masif dari kawan-kawannya baik di Partai Perindo, para Advokat hingga organisasi.

Meski demikian, ia paham dengan kondisi Indonesia yang sedang dilanda dengan sentimen SARA. Ia yang dianggap sebagai ‘double-minority’ tak mempermasalahkan hal itu.

Bapak Pribumi

"Ya kalau ada yang anggap double minoritas ya tak masalah. Tapi bapak saya orang pribumi kok namanya Raden Ladi Sastrodiharjo. Jadi ya well, saya tak permasalahkan itu," ungkapnya.

Baginya, memimpin suatu daerah dan melayani masyarakat tak perlu melihat dari sentimen SARA.

“Surabaya saya rasa lebih santai ya perkara hal itu. Saya tidak masalah, tetap saya hadapi, yang seperti itu harus dirangkul biar mereka paham. Intinya kita mau bangun Surabaya bareng-bareng. Tapi santai lah, lha wong teman-teman saya yang dari komunitas Arab maupun Madura juga mendukung untuk maju kok,” sembari menyeringai.

Saat ditanya mengenai pendampingnya untuk maju dalam Pilwali, ia mengatakan bahwa ia masih menimbang semua calon.

Ia tahu saat ini, dirinya belum dikenal luas oleh masyarakat Surabaya. Sehingga ia tak mau gegabah dalam mengambil keputusan politik, termasuk menggandeng sosok untuk menjadi pendampingnya.

Kini, ia selain fokus untuk meramu segala program dan calon pendamping, ia juga sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan 135 ribu KTP warga Surabaya, sebagai syarat untuk maju melalui jalur independen.

“Semua teman yanga ada nanti saya kerahkan. Yang penting warga ini tahu ada calon yang tak punya beban dengan Parpol. Jadi bisa 100 persen untuk warga,” pungkasnya.

Diketahui, pada tahun 2020 mendatang, Surabaya akan menyelenggarakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota guna menggantikan Wali Kota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini, yang masa jabatannya akan habis pada tahun 2021.

Selain nama Samuel, beberapa politisi senior dan junior diperkirakan akan maju sebagai calon Wali Kota Surabaya, seperti Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana, Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi, Politisi PKB Gus Han, Politisi PSI Dhimas Anugrah, Dyah Katarina yang merupakan istri dari mantan Wali Kota Surabaya, Bambang DH, serta pengacara Muhammad Sholeh.

Bahkan nama terakhir juga sudah mendeklarasikan diri untuk maju melalui jalur independen.

Hingga saat ini, baru Samuel dan Sholeh yang sudah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Wali Kota Surabaya. Para kandidat lainnya masih malu-malu dalam membuka keinginannya maju dalam Pilkada Surabaya 2020.