Ketua KPU Jatim: Kematian Para Petugas Semua Wajar

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Choirul Anam menyebut kematian para petugas KPPS disebabkan hal yang wajar dan tidak perlu diwacanakan sebagai sesuatu yang tidak lazim.

Ditemui usai menghadiri acara Silaturrahim dan Penyerahan Santunan kepada Keluarga KPPS yang meninggal dunia dalam Pemilu 2019 serta Berbuka Puasa Bersama Gubernur Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin 20 Mei 2019, Anam mengatakan jika kematian para petugas semuanya dalam tahap yang wajar.

“Kalau menurut kami semua proses kematian para petugas tidak ada yang tidak wajar. Tidak ada istilah diracun atau aneh-aneh,” kata dia.

Dari 120 petugas KPPS yang meninggal, Anam menjelaskan tidak semua petugas yang meninggal bersamaan di hari yang sama.

“Jadi ada yang meninggal di hari H, ada yang sebelum hari H, jadi tidak bersamaan. Ada petugas yang meninggal dikarenakan beberapa hal seperti kecelakaan, lalu sakit bawaan yang dimiliki petugas, lalu ada yang kelelahan karena tidak kuat secara fisik bekerja 24 jam,” ujarnya.

Anam menilai bila petugas KPPS merupakan orang yang memang tidak terbiasa kerja malam, bahkan  sampai kerja 24 jam.  

“Jadi jangan dibandingkan dengan orang yang sudah terbiasa kerja fisik dengan keras. Mereka rata-rata berprofesi sebagai PNS, guru, RT setempat yang memang relatif hidupnya teratur. Jam Sembilan sudah tidur. Nah sekarang dipaksa kerja 24 jam tidak tidur dengan tekanan yang luar biasa,” jelas Anam.

Anam menambahkan bahwa wacana-wacana yang masih beredar saat ini tentang otopsi dan membuka kembali kuburan jenazah adalah hal yang tidak perlu ditanggapi.

“Kita menjamin semua clear, karena memang kematian mereka luar biasa capek dan penuh tekanan,” pungkasnya.

KPU sendiri memiliki petugas yang jumlahnya lebih dari satu juta. Di Jatim sendiri selain 120 petugas yang meninggal ada juga jumlah petugas yang jatuh sakit sekitar dua kali lipat dari jumlah meninggal dan saat ini dalam masa perawatan. KPU Jatim memastikan jika petugas yang sakit akan diberikan santunan dari KPU RI. (faq)