Ketidakadilan Picu Maraknya Ideologi Transaksional di Indonesia

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, belum meratanya keadilan dan pembangunan ekonomi yang bisa dinikmati kalangan pekerja lapisan bawah menjadi salah satu penyebab maraknya ideologi transaksional tumbuh di Indonesia.

Hal itu ditandai dengan maraknya radikalisme dan ekstrimisme serta masifnya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban jihad fiktif mengatasnamakan agama hingga mau berangkat perang membela organisasi teroris internasional seperti ISIS.

"Jika negara mampu memasuki setiap dinding lapisan jiwa warganya, rasanya tak mungkin ada warga negara berpaling dari negeri yang subur tanahnya laksana surga ini. Selain dibutuhkan komitmen negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan setiap warga, dukungan partai politik maupun organisasi kemasyarakatan juga sangat dibutuhkan. Karena partailah tempat warga berhimpun membangun perjuangan," kata Bamsoet usai bersilaturahim dengan Akbar Tandjung bersama pengurus Depinas SOKSI di Jakarta, Rabu Kamis 13 Februari 2020.

"Jika ada warga yang memilih berjuang dengan caranya sendiri di luar koridor konstitusi, justru menunjukan ada yang salah dalam manajemen perjuangan dan pendekatan partai politik ke masyarakat," tambahnya. 

Menurut Ketua MPR, luka yang tergores akibat perlakuan yang tidak adil akan membuat warga melakukan hal apapun di luar nalar mereka. Karenanya sangat penting bagi negara dan juga partai politik untuk menjaga tegaknya keadilan di berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, maupun politik.

"SOKSI sebagai organisasi kemasyarakatan yang didirikan sejak 20 Mei 1960 dengan fokus kepada gerakan ekonomi rakyat untuk mengcounter gerakan komunisme yang mengancam ideologi Pancasila, hingga kini tak pernah jenuh memperjuangkan rakyat agar semakin makmur dan sejahtera. Karena jika setiap warga sudah terjamin kehidupannya, secara otomatis rasa cinta terhadap Tanah Air akan semakin kuat," kata Bamsoet.

Kunjungan Bamsoet ke sesepuh Golkar juga untuk melaporkan persiapan Musyawarah Nasional SOKSI XI yang akan dilakukan pada April 2020. Rencananya, akan dibuka Wakil Presiden KH Maruf Amin.

Sebagai tokoh bangsa maupun Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Bang Akbar Tandjung mengingatkan sejarah pendirian SOKSI yang kelak menjadi salah satu pendiri Partai Golkar. Bang Akbar menjelaskan, posisi Partai Golkar maupun SOKSI sejak dulu selalu menjaga tegak berdirinya Pancasila dan UUD NRI 1945.

Di sisi lain Bambang Soesatyo mendukung keputusan pemerintah yang membatalkan rencana pemulangan WNI eks ISIS untuk mencegah munculnya masalah baru terkait radikisme di Indonesia.