Kepala LPMP Jatim Akan Laporkan Kegaduhan PPDB ke Mendikbud

20 Jun 2019 01:40 Pendidikan

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan wali murid di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu 19 Juni 2019, untuk menuntut dihapuskannya sistim zonasi dalam PPDB SMA/SMK 2019 membuat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, Bambang Agus Susetyo ikut turun tangan demi mencapai win-win solution.

Dalam audiensi antara wali murid dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur, Bambang menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Budaya di Jatim.

Bambang memastikan pihaknya akan segera menyampaikan kepada Mendikbud terkait tuntutan wali murid di Jawa Timur yang ingin adanya evaluasi terkait sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Sebetulnya, hasil rapat di Kemendikbud, di setiap daerah itu bisa mengusulkan kekhususan, oleh karena itu maka kita rembuk, kekhususan yang diminta masyarakat Surabaya itu seperti apa," kata Bambang.

Ia menegaskan bahwa usulan kekhususan di satu daerah, akan dirumuskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim (Hudiono) yang kemudian bisa dilaporkan kepada Mendikbud.

"Tidak usah menunggu besok, ini saja sudah saya lapor ke Inspektorat Jenderal Kemendikbud, walaupun besok itu saya rapat di Jakarta juga tentang PPDB ini. Jadi sebagai laporan awal dan besok akan saya jabarkan mengenai hal ini," ujar Bambang.

Selain dengan Mendikbud, usulan tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan Sekertaris Jenderal Kemendikbud karena usulan tersebut merupakan kasualistik (kasus khusus) di Surabaya.

 

Bambang juga menjelaskan, beberapa daerah lain juga mengajukan usulan kekhususan terkait sistem zonasi PPDB tersebut.

 

"Beberapa hari lalu ada pertemuan Kadindik Provinsi se Indonesia, dan Jawa Tengah sudah mengajukan kekhususan juga. Sedangkan Surabaya ini kan belum menyampaikan kekhususan, maka itu dengan adanya ini biar pak Kadis membuat usulan susulan," bebernya.

 

Usai acara audiensi, Bambang memastikan pihak LPMP telah merekam tuntutan dari para wali murid untuk dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Budaya.

 

“Jadi tadi kita sudah menerjunkan tim dari LPMP disini, jumlahnya dua orang. Tim ini ditugaskan untuk mengetahui pokok persoalan yang ada di Surabaya,” ujarnya.

 

Bambang juga menjelaskan kehadirannya di Grahadi agar lebih mengetahui pokok persoalan walau sudah ada tim LPMP yang turun untuk mengecek.

 

Sebelumnya para pengunjuk rasa di depan Gedung Grahadi menuntut agar pemerintah provinsi untuk segera mengevaluasi sistim zonasi dalam PPDB SMA/SMK tahun 2019 ini. (faq)

Penulis : Faiq Azmi
Editor : Yasmin Fitrida


Bagikan artikel ini