Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim, Susy Susilawati saat memberikan sambutan. (Foto: Humas Kanwil Kemenkum HAM Jatim)

Kemenkum HAM Jatim Klaim Tak Ada Pungli

Pemerintahan 02 October 2018 15:44 WIB

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melakukan penguatan tim pemberantasan pungli bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya. Kegiatan  ini dihadiri oleh semua jajaran di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim dan unit pemberantasan pungutan liar.

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pencegahan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM di Jawa Timur. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jatim, Susy Susilawati, mengatakan saat ini kantor yang dipimpinnya masih terkendala dengan layanan pembuatan paspor yang selalu mengalami antrean.

“Namun meski masih ada antrean dalam pembuatan paspor, selama ini tak ada laporan pungli dari proses pembuatan paspor. Kalau tidak ada laporan, berarti baik-baik saja,” kata Sussy.

Pun demikian juga yang terjadi di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kata dia, selama ini juga tak ada laporan soal pungli yang dilakukan oleh anak buahnya. Apalagi sistem yang ada di lapas sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, jadi kesempatan untuk lakukan pungli kecil.

Selain penerapan teknologi informatika dan komunikasi, pencegahan pungli di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Jatim berjalan karena adanya mekanisme yang jelas soal pemberian sanksi. Sanksi itu berupa penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun hingga sampai pemecatan jika ada pegawai yang terbukti melakukan pungli.

"Selain sosilalisasi, kita juga melakukan sidak seperti waktu itu di Bojonegoro, dan di lapas-lapas terus menerus, mengingatkan terus,” ujar Susy. (ocn)

Penulis : Roesdan Suriansyah

Editor : Moch. Amir

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

03 Apr 2020 18:37 WIB

PWNU Jatim Minta Pemerintah Ekstra Ketat Awasi Kedatangan Pemudik

Jawa Timur

Anjurkan pemerintah lakukan pemeriksaan kepada pemudik

03 Apr 2020 17:16 WIB

Kanwil Kemenkumham Jatim Rumahkan 1.646 WBP

Hukum

1.646 WBP dirumahkan berdasar Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

03 Apr 2020 16:00 WIB

Darurat Corona, 3.047 Warga Nekad Nongkrong Diamankan Polisi

Jawa Timur

Polisi perbanyak titik physical distancing untuk batasi gerak masyarakat.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.