Kemenkes Tinjau Bakal Lokasi RSUD Baru
Setelah Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin menyerahkan proposal pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru langsung kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 15 Mei 2019 lalu, gayung bersambut.
Kini giliran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turun langsung ke Probolinggo untuk meninjau bakal lokasi RSUD, Jumat, 21 Juni 2019.
Tim Kemenkes RI yang datang bersama pejabat dari Dinkes Provinsi Jatim meninjau pelayanan di RSUD dr Mohamad Saleh dan bakal lokasi RSUD yang baru. Tim yang dipimpin oleh Kasubdit Fasyankes Rujukan Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan RI, Mujaddid diterima Wakil Walikota (Wawali) HMS Subri.
Wawali mengatakan, RSUD dr Mohamad Saleh sudah berdiri sejak 1958. Karena dinilai sudah kurang representatif, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo ingin membangun rumah sakit (RS) baru di wilayah selatan.
Pemkot sudah menyiapkan lahan sekitar 3,8 hektare untuk bakal lokasi RS baru. “Tanah 3,8 hektare itu merupakan tanah aset Pemkot Probolinggo,” ujar Subri.
Sementara itu Mujaddid menuturkan, pekan lalu, ia bertemu dengan Wali Kota Hadi Zainal Abidin yang berkunjung ke Kemenkes.
“Kami akan membuat laporan, telaah staf pada pimpinan. Intinya, kami sesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Kami tidak akan lepas dari ketentuan yang berlaku,” katanya.
Wawali dan tim Kemenkes kemudian meninjau bakal lokasi RS seluas 3,8 hektare yang bakal jadi RS di dua kelurahan, Kareng Lor dan Sumber Wetan, Kecamatan Wonoasih. Lahan tersebut kini masih berupa lahan pertanian.
Usai dari lokasi tersebut, tim yang juga didampingi Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinkes Provinsi Jawa Timur, Ninis Herlina Kirana Sari itu bertolak ke RSUD dr Mohamad Saleh.
Mereka ingin tahu kondisi sejumlah fasilitas RSUD mulai dari instalasi gawat darurat (IGD), tempat pembersihan, jalur traffic IGD, ruang tindakan, oksigen yang belum tersentral, ruang rawat inap, ruang hemodialisa dan ruang operasi.
Seperti diketahui, tahun ini sudah dianggarkan akses berupa jembatan dan pagar yang akan dibangun di bakal lokasi RS. Nantinya, RS yang akan dibangun arahnya ke tipe B. Meski dalam tahapannya akan menjadi RS tumbuh.
Di RSUD dr Mohamad Saleh sendiri lingkungannya sudah padat dan tidak mungkin dikembangkan lagi. Banyak pasien yang harus ditampung, baik dari dalam atau luar Kota Probolinggo.
"Memang sudah saatnya Kota Probolinggo punya rumah sakit baru yang lebih representatif," ujar wawali.
Mujaddid mengatakan, sebenarnya dengan lahan 3,8 hektare itu memungkinkan untuk pembangunan RS baru. “Namun, untuk pembangunan tersebut membutuhkan anggaran. Nah, anggaran ini punya mekanisme sendiri,” katanya.
Mekanisme melalui dana alokasi khusus (DAK) yang diturunkan ke kabupaten/kota atau rumah sakit.
Sesuai Permenkes 24/2016 pembangunan RS baru melalui DAK hanya untuk tipe D pratama. Tipe tersebut bisa dibangun dengan kriteria tertentu.
Salah satunya untuk daerah yang terpencil, perbatasan dan kepulauan. Tentu saja Kota Probolinggo tidak memenuhi syarat karena tidak termasuk kriteria itu.
Untuk RS baru di Kota Probolinggo, kata Mujaddid, hanya bisa dilakukan jika sebenarnya diawali dari pembangunan yang menggunakan dana APBD. Nanti di DAK ada pembangunan lanjutan. Itu (pembangunan) harus diawali dari dana APBD dulu.
“Setelah menggunakan dana APBD, pengusulan berikutnya dengan DAK dengan menu pembangunan lanjutan,” katanya.
Ia menjelaskan, kesempatan membangun RS baru bisa saja dimungkinkan jika di RSUD sudah overload atau RS tidak bisa dikembangkan. Contohnya, akan dibangun tingkat, tetapi hanya boleh 3 lantai. Pasien sudah menumpuk atau selasar dipenuhi pasien. (isa)