Kemenag pastikan uang setoran jemaah haji aman, meski haji tahun ini batal. (Ilustrasi Masjidil Haram)

Haji Batal, Kemenag Tepis Fitnah Soal Setoran Jemaah

Nasional 06 June 2020 15:30 WIB

Kementerian Agama mengingatkan calon jemaah haji (CJH) yang batal berangkat tahun 2020, tidak perlu khawatir dengan biaya perjalanan haji (BPIH) yang sudah disetorkan. BPIH yang telah dibayar oleh jemaah haji bisa diambil kembali atau disimpan untuk pemberangkatan haji tahun 2021.

"Tak perlu khawatir, setoran pelunasan BPIH yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara tepisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," kata wakil Menteri Agama
Zainut Tauhid Saadi, dalam keterangan tertulis Sabtu 6 Juni 2020.

Menurut Wamenag, nilai manfaat dari setoran pelunasan itu akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji yang bersangkutan paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama tahun 2021.

Penjelesan resmi Kementerian Agama RI ini juga untuk menepis tudingan yang menyebutkan bahwa dana haji dari jemaah yang batal berangkat tahun ini digunakan untuk memperkuat rupiah. "Saya tegaskan bahwa tuduhan yang menyebutkan bahwa pembatalan keberangkatan jemaah haji karena ada motif-motif lain, salah satunya memperkuat nilai tukar, tidak benar katanya.

Menurutnya, tuduhan uang haji akan digunakan oleh pemerintah untuk memperkuat rupiah adalah fitnah yang sangat keji, dan pendapat tersebut sama sekali tidak berdasar. “Statemen seperti itu hanya mungkin keluar dari orang yang sudah terbiasa dengan pikiran kotor dan suka mencari sensasi," kata Zainut.

Dia menuturkan, pihaknya bukanlah kementerian yang anti kritik. Dia sangat menghormati kritik, sepanjang kritik tersebut dilandasi niat yang baik, obyektif, dan argumentatif.

Kebebasan berpendapat termasuk menyampaikan kritik dalam sebuah negara demokrasi adalah hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi hendaknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bermartabat dan berbudaya," ujarnya.

Dia menjelaskan, kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji reguler dan khusus mengacu pada Surat Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 494 Tahun 2020.

KMA tersebut merupakan payung hukum yang mengatur hal ihwal yang berhubungan dengan akibat yang timbul dari pembatalan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Salah satunya tentang biaya perjalanan ibadah jaji (BPIH) tahun 2020.

Ketua MPR RI Bambang Soestyo sebelumnya mengatakan pemerintah harus bijak menghadapi dampak dari pembatalan pemberangkatan haji. Akan menjadi masalah bila Arab Saudi ternyata tetap membuka layanan haji. "Berarti kan ada keputusan sepihak, sementara akomodasi untuk CJH selama di Tanah Suci dan biaya penerbangan kan sudah dibayar," kata Bamsoet.

Penulis : Asmanu Sudharso

Editor : Dyah Ayu Pitaloka

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

13 Jul 2020 09:36 WIB

Ronaldo Berpeluang Lewati Lewandowski di Perburuan Sepatu Emas

Liga Italy

Karena dia masih bermain di Serie A dan Liga Champions

13 Jul 2020 09:26 WIB

5 Fakta Artis HH Diciduk Polisi Terkait Dugaan Prostitusi Artis

Kriminalitas

Seorang artis FTV berinisial HH diduga terkait prostitusi artis.

13 Jul 2020 09:21 WIB

Surabaya Istimewa

Arif Afandi

Perang melawan Covid-19 hanya akan bisa sukses bila semua berjuang.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...