Kemarin, AHY Rajin ke Daerah hingga PAN Bingung Arah Politik
Beragam peristiwa politik menghiasi pemberitaan Ngopibareng.id sepanjang Minggu, 16 Februari 2020. Dua di antaranya AHY mulai rajin ke daerah hingga bingungnya PAN menentukan arah koalisi atau oposisi.
PAN Tak Segera Tentutan Arah Politik
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan bahwa aktivitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang belakangan kerap mengunjungi kader di daerah sebagai langkah konsolidasi menjelang kongres partai yang dijadwalkan pada Mei 2020.
"AHY ini 'kan juga salah satu wakil ketua umum, jadi tentu salah satu tugasnya dalam melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia," ujar Syarif seperti dikutip Antara, Minggu, 16 Februari 2020.
Syarif mengatakan bahwa konsolidasi ke sejumlah daerah oleh AHY tersebut merupakan hal yang wajar.
Ia berharap kehadiran putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu ke daerah-daerah dapat membuat kader optimistis dengan kepemimpinan partai berlambang segitiga mercy pada masa yang akan datang.
"Jadi, mudah-mudahan dengan konsolidasi itu para kader bisa memahami bahwa memang di Partai Demokrat ini makin banyak orang yang berkualitas, seperti Mas AHY, itu 'kan bagus untuk menjadi pemimpin masa depan," ucap Syarif.
Terkait dengan peluang AHY untuk menjadi ketua umum partai, Syarif mengatakan bahwa hal itu tergantung pada keputusan dalam kongres mendatang, termasuk pula potensi dirinya menjadi calon tunggal dalam bursa calon ketua umum partai itu.
"Apakah calon tunggal, apakah ada persaingan, saya pikir sama saja, ya, 'kan. Yang penting kami mendapatkan ketua umum atau pemimpin yang betul-betul diamanahkan oleh kongres," kata Syarif.
Diketahui, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk berkonsolidasi dengan para kader sejak pertengahan Januari 2020.
Beberapa daerah yang dikunjungi oleh mantan anggota TNI AD dengan pangkat terakhir mayor itu, antara lain Bandar Lampung, Jambi, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Riau, dan Kalimantan Utara.
PAN Tak Kunjung Tentutan Arah
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto menegaskan keputusan partai untuk memilih menjadi oposisi atau masuk ke koalisi pemerintah bakal ditentukan dalam rapat kerja nasional.
"Kelihatannya nanti ketika rakernas. ketika rakernas, nanti akan ada penegasan sikap partai," kata Bima Arya usai diskusi "Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin" di Jakarta, Minggu.
Setelah kepengurusan baru DPP PAN dibentuk, kata dia, akan diputuskan arah partai, termasuk sikap untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi di pemerintahan.
Ditanya maksud statemen Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa PAN berada di tengah tetapi sedikit ke kanan, Bima berpendapat bahwa partai memang harus bersikap tegas.
"Menurut saya harus lebih tegas memang, ya. Posisinya, di dalam atau di luar. Kalau saya melihatnya jangan ada lagi posisi yang nanggung atau grey area," tegas mantan Wakil Ketua Umum PAN itu.
Pilihannya hanya ada dua, kata Wali Kota Bogor tersebut, yakni menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi untuk betul-betul menjalankan program pemerintah.
Akan tetapi, Bima merasa tahu diri jika PAN tidak masuk dalam gerbong koalisi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin sehingga harus bisa menempatkan diri secara baik.
"Ketika undangan belum datang, kami tidak akan menawarkan. Akan tetapi, ketika undangan itu datang dan ada ruang politik, pasti akan kami diskusikan secara internal dengan terbuka," katanya.
Ditanya waktu pelaksanaan rakernas, Bima mengaku belum ditentukan sebab Zulkifli Hasan diberikan kesempatan sekitar 30 hari untuk menyusun kepengurusan melalui pelaksanaan rakernas.
"Saya kira bisa lebih cepat, ya, 1—2 minggu saya kira sudah ada susunan DPP-nya, sekarang sedang disusun oleh para tokoh. Bang Hatta, Bang Asman sedang menyusun itu. Bang Zul adalah ketua tim formatur," katanya.
PAN telah melaksanakan Kongres V di Kendari, Sulawesi Tenggara, 10—12 Februari 2020, dan telah menetapkan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum periode 2020—2025.