Keluhkan Mahalnya Rapid Test, Sopir Wadul DPRD Banyuwangi
Puluhan sopir angkutan logistik mengadukan nasibnya ke DPRD Banyuwangi, pada Senin 29 Juni 2020. Mereka wadul penerapan persyaratan rapid test saat akan menyeberang ke Pulau Bali. Para sopir mengeluhkan biaya rapid test untuk angkutan logistik. Sedangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menyepakati rapid test gratis khusus untuk warga ber-KTP Banyuwangi dengan klasifikasi tertentu.
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus. Hadir sejumlah pimpinan Fraksi. Dari pemkab Banyuwangi hadir Asisten Perekononomian dan Pembangunan Guntur Priambodo, GM ASDP Fahmi Alweni, Plt. Kadis Perhubungan, Ali Ruchi.
Dihadapan pemegang kebijakan itu, para pengemudi yang menamakan diri Solidaritas Pengemudi Indonesia (SPI) ini mengeluhkan mahalnya biaya rapid test yang harus ditanggung oleh sopir
"Kami tidak menolak rapid test karena itu bagian dari program kesehatan. Tapi kami ingin biaya untuk rapid test ditiadakan," kata Koordinator aksi Apritias Dewanto.
Hal senada juga disampaikan Valerie, sopir asal Jakarta ini mengaku mewakili 400 komunitas pengemudi. Menurutnya, saat awal Covid-19 merebak, angkutan logistik lancar-lancar saja.
"Ini mau memasuki new normal malah kita disuruh pakai rapid test. Kami merasa dimanfaatkan ini," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, akhirnya disepakati pemerintah daerah akan memfasilitasi rapid test gratis. Tapi hanya untuk warga ber-KTP Banyuwangi dan memiliki armada sendiri bukan yang bekerja untuk perusahaan.
"Untuk yang dari Banyuwangi akan kita siapkan rapid test. Untuk yang dari luar, termasuk perusahaan besar nanti akan direkomendasikan pimpinan DPRD ke Gugus tugas pusat, provinsi, maupun ke Bali bagaimana bisa dibantu," jelas Guntur Priambodo.
Guntur menjelaskan, saat ini stok rapid test kit milik pemkab sedang tidak ada. Namun Pemkab Banyuwangi sudah memesan sekitar 30.000 rapid test kit.
"Namanya pesan, kita belum tahu, tidak bisa memastikan kapan datangnya. Kita juga minta gugus tugas pusat untuk segera dibantu dikirimkan ke kita," tegasnya.
Ketidakpastian datangnya rapid test gratis untuk sopir ini micu kemarahan para sopir. Mereka sempat berteriak-teriak meminta Pemkab Banyuwangi memastikan waktunya. Mereka bahkan mengancam akan menduduki ruang rapat DPRD dan menggelar aksi menutup akses pelabuhan penyeberangan Ketapang.
Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M Ali Mahrus bersama anggota DPRD yang lain kemudian berinisiatif mempertemukan perwakilan sopir dengan Guntur Priambodo secara tertutup. Akhirnya ditemukan kata sepakat.
"Pada prinsipnya tuntutan disanggupi Pemda. Komunikasi ini buntu ketika ditanya kapan batas waktunya. Kapan datangnya ini yang kebetulan buntu. Saya memberikan waktu untuk kepastiannya mulai saat ini sampai pukul 15.00 wib besok (Selasa, 30 Juni 2020)," jelas Mahrus.