Kelompok Cipayung Meriung Terseret Tagar 2019 Ganti Presiden

Kelompok Cipayung meriung. Ini gara-gara salah seorang tokohnya terluka. Ia seorang angota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Namanya Muhadir. Pria ini terluka karena dikeroyok massa yang menggunakan atribut #2019GantiPresiden.

Peristiwa itu terjadi Minggu (12/8/2018) lalu di Makassar. Saat gerakan tagar ganti presiden itu menggelar deklarasi di Stadion Mandala. Penyanyi dan pemain sinetron lawas Neno Warisman hadir ikut membakar semangat massa.

Deklarasi ini mungkin tak berbuntut panjang jika tidak ada kekerasan di dalamnya. Toh hanya deklarasi. Deklarasi ingin ganti presiden lewat pemilu mendatang. Memang di tahun itu digelar Pilpres 2019.

Tapi karena ada yang terluka, jadi berkepanjangan. Kelompok Cipayung tempat bergabung empat organisasi gregetean sampai sekarang. Selain PMII, organisasi itu adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). HMI tak bergabung. 

''Sangat disayangkan terjadi tindakan represif oleh massa gerakan #2019GantiPresiden terhadap salah satu kader PMII Cabang Makassar. Sangat meresahkan bila tidak diproses hukum,'' kata Didin Indra Saputra, Ketua GMNI dalam siaran pers yang dikirim ke kantor berita Antara, kemarin.

Mereka tak hanya mempersoalkan kekerasan yang menimpa kawannya. Juga soal tidak adanya ijin polisi deklarasi itu. Mereka menyebut kegiatan ini sebagai kampanye sebelum waktunya. Jadi bisa meresahkan.

Sebelum di Makassar ini, deklarasi serupa juga terjadi di Batam. Ribut juga. Neno Warisman sesampai di Batam tak boleh keluar. Oleh massa yang menentang gerakan itu. Geger se Indonesia. Meski akhirnya deklarasi tersebut bisa berlangsung juga.

Di Surabaya, meme penolakan terhadap neno Warisman sempat mewarnai lini massa. Arek Surabaya mengancam perempuan artis yang pernah mencoba mengusung Walikota Tri Risma Harini untuk Pilgub DKI ini. Deklarasi akhirnya nggak terjadi sampai hari ini.

GERAKAN POLITIK PKS

Gerakan yang mengusung tema ganti presiden 2019 ini semula diusung PKS. Namun, yang menjadi tokoh gerakan di lapangan adalah Neno Warisman. Ia sering didampingi tokoh PKS Mardani Ali Siera.  

Karena dipelopori artis berjilbab dan PKS, gerakan ini kental dengan warna politik identitas. Mereka seperti kepanjangan gerakan 212 yang sempat sukses mengerahkan massa jutaan di lapangan Monas. Gerakan yang mengharu-biru negeri ini.

Lalu apakah hubungan Gerakan 212 dan PKS dengan gerakan ganti presiden? Tidak jelas benar. Yang terang, mereka ini menganggap Presiden Jokowi anti Islam. Meski ia sering runtang-runtung bersama ulama, blusukan ke pesantren, dan suka sarungan kalau bertemu komunitas Islam.

Mereka sering menarik batas tebal kelompoknya dengan barisan koalisi partai yang di dalamnya ada PDI Perjuangan. Padahal, di koalisi yang ingin ganti presiden ini ada juga Partai Gerindra yang selalu mendengungkan diri sebagai partai nasionalis seperti PDIP dan lainnya.

Tapi itulah yang terjadi sampai sekarang. Politik identitas yang kembali mengkristal sejak pemilihan gubernur DKI 2017 lalu. Saat koalisi Partai Gerindra, PAN, dan PKS berhasil mengganjal Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi orang nomor satu di Ibukota Jakarta.

Inilah Pilgub yang sangat kental dengan isu-isu agama. Ahok yang kebetulan beretnis Tionghoa ini pun kalah di buatnya. Ia pun diadili dengan tuduhan menista agama. Tuduhan yang kemudian mengantarkan di ke penjara. Tragis: kalah pilgub masih di penjara pula.

Sukses di DKI, koalisi ini berusaha mengulang di daerah lain. Mereka mencoba mambangun koalisi di Jabar, Jateng dan Jatim. Tapi tak menuai hasil. Di Jabar hanya berhasil menggabungkan Gerindra dan PKS. Calonnya kalah oleh Ridwan Kamil.

Di Jateng, ketiga partai itu juga tak bisa bersatu. Gantian gandeng dengan PKB. Lagi-lagi yang diusung keok dengan petahana. Di Jatim, lebih aneh lagi. Koalisi partai di DKI tak ada bekas sama sekali. Ada yang di sana ada yang di sini. 

Sampai Pilkada serentak 2018 selesai, sukses DKI tak bisa direplikasi. Tidak ada lagi sukses sama yang disemai. Makanya, gerakan itu sepertinya langsung membidik pemilihan presiden yang berlangsung 2019. Yang Jokowi dipastikan akan nyalon lagi.

Gerakan Tagar Ganti Presiden ini memang sempat mencuri opini publik. Apalagi Jokowi sempat menanggapinya. Saat muncul banyak kaos dengan gambar #2019GantiPresiden, pria asal Solo ini sempat menanggapi. ''Masak kaos bisa mengganti presiden,'' katanya saat itu.

Respon presiden ini justru membesarkan gerakan itu. Isunya merambat ke mana-mana. Neno Warisman yang menjadi semacam duta gerakan itu menjadi makin populer. Apalagi safari deklarasinya mendapat penolakan di berbagai tempat.

Masihkan gerakan ini akan berlanjut dan membesar setelah calon presiden maupun wakil presiden yang akan bertarung sudah pasti? Akankah isu itu menarik di saat politik identitas yang hendak dikristalkan menjadi tidak terwakili ke dalam figur calon mereka? 

BERAKAR POLITIK ALIRAN

Mengerasnya politik identitas yang sempat menyeruak belakangan ini sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Politik yang identik dengan politik keagamaan ini sempat juga mengeras di tahun 1960-an. Saat itu disebut sebagai politik aliran. 

Sejumlah ensiklopedia menyebutkan, politik aliran adalah suatu kelompok masyarakat yang tergabung dalam ormas-ormas yang memiliki suatu pemersatu berupa partai politik dalam suatu negara. Ormas tersebut dikatakan penganut partai yang memang dijadikan pemersatu dalam negara.

Konsep politik aliran dipopulerkan oleh Clifford Geertz, antropolog yang juga dikenal sebagai Indonesianis. Ia pernah meneliti perilaku politik berdasarkan aliran ini dengan mengambil sampel di Pare, Kediri. Simpelnya, politik aliran bisa disebut sebagai pengelompokan politik berdasarkan warna ideologi maupun agama.

Geertz sebetulnya mengelompokan cara pandang dunia orang Jawa terhadap kepercayaan agama, etnis dan ideologi politik. Ia membagi ke dalam tiga kategori: Kelas menengah agamis (santri), petani dan rakyat jelata (abangan), dan birokrat-aristokrat (priyayi).

Paska kemerdekaan, partai-partai politik memang berkembang berdasarkan ideologi dan agama. Ada Partai Komunis, Partai Nasionalis, Partai Masyumi yang Islamis, dan partai-partai berdasarkan agama yang ada di Indonesia. Politik aliran ini berusah dikikis habis di zaman Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun.

Lalu mungkinkah politik aliran yang sudah ditumpas itu bisa bangkit kembali? Bukan mustahil. Ideologi dan agama merupakan alat yang paling gampang untuk menyulut emosi. Isu yang mudah untuk menggalang kebersamaan. Meski politik identitas akan mengancam kebhinekaan Indonesia yang selama ini dipertahankan.

Bangkitnya politik aliran ini sempat dideteksi lewat survey yang diselenggarakan Litbang Kompas di tahun 2016. Survey ini memotret dua arus pemilih di DKI menjadi basis massa Islam atau agamis dan nasionalis. Saat itu, pemilahan basis massa dalam pilkada ibukota itu sangat terasa. 

Ideologi dan agama merupakan alat yang paling gampang untuk menyulut emosi. Isu yang mudah untuk menggalang kebersamaan. Meski politik identitas akan mengancam kebhinekaan Indonesia yang selama ini dipertahankan.

Bersyukur, politik aliran yang sempat naik di DKI ini tak merembet ke daerah lainnya. Kelompok basis massa Islamis memang tak akan berhenti. Kristalisasi kelompok nasionalis sekuler juga tak akan terkikis habis. Namun, yang jelas, mereka tak membara berkelanjutan.

MATI LANGKAH HADAPI KOMPOSISI

Semula, Pilpres 2019 dikhawatirkan menjadi momentum membaranya kembali politik aliran. Tanda-tanda ke sana bukan tidak ada. Koalisi partai di DKI kembali bersatu. Mereka menjadi partai oposisi melawan koalisi partai pemerintah.

Namun, upaya mengerak bendera politik aliran menjadi tampak setengah hati. Ini setelah mereka gagal memasangkan Prabowo dengan calon pasangan yang disandingkan dari hasil Ijtima' Ulama yang disorongkan PKS. Juga gagal mengangkat ulama untuk disandingkan Prabowo Subianto.

Malah, Jokowi yang selama ini distempel sebagai pemimpin yang tidak jelas pemihakannya kepada Islam justru memilih Ketua MUI dan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amien sebagai cawapresnya. Prabowo malah menggandengn Sandiaga Uno, pengusaha muda yang juga dari Gerindra.

Belum bisa dikonfirmasi, apakah meredupnya gerakan tagar ganti presiden karena komposisi figur capres dan cawapres ini? Atau mereka sedang merekonstruksi ulang garis perjuangan dengan komposisi pasangan pilpres yang tak gampang digoreng dengan isu aliran?

Tampilnya Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo menjadikan politik aliran yang menjadi amunisi gerakan tagar ganti presiden mati langkah. Yusril Ihza Mahendra yang selama ini dikenal sangat aliran pun sudah memberi sinyak. "PBB lebih sreg dengan capres-cawapres yang ada ulamanya,'' kata Ketum Partai Bulan Bintang ini.

Bisa saja, pilpres tak memberi ruang bangkitnya kembali politik aliran. Politik yang mengkristalkan pemisahan politik berdasarkan agama dan ideologi. Politik yang mengkeraskan hubungan kelompok nasionalis agamis dan nasionalis sekuler.

Mempertahankan Indonesia sebagai negara muslim mayoritas yang hidup rukun di tengah kebhinekaan harus tetap menjadi perhatian. Karena itu, kekerasan atas nama perbedaan pilihan politik tak boleh dibiarkan. Termasuk keluhan kelompok Cipayung atas peristiwa di Makassar.

Demojrasi dan harmoni tak akan langgeng tanpa akan penegakan hukum yang kuat. Inilah tampaknya yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini ke depan. (Arif Afandi/Tim Ngopibareng)