SIAP: KH Ma'ruf Amin bersama isterinya, dan pendukungnya. (foto: ma for ngopibareng.id)

Kelak, Tak Ada Lagi Konflik Ideologi? Ini Argumen Ma'ruf Amin

Politik 28 October 2018 23:11 WIB

Ma'ruf Amin, calon wakil presiden nomor 1, mengatakan, ia dan Jokowi tidak hanya akan fokus memulihkan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia apabila terpilih pada Pilpres 2019 mendatang. Jokowi-Ma'ruf juga akan mendorong agar tidak ada lagi konflik ideologi di Indonesia pada masa mendatang.

"Kami nyatakan di mana-mana selain menguatkan upaya memulihkan ekonomi, memulihkan sumber daya manusia, kita juga harus menghilangkan hal yang mengganggu proyek kita untuk menguatkan runway, apa itu? Yaitu konflik ideologi, sehingga 2024 tidak ada lagi konflik ideologi di Indonesia. Indonesia harus utuh, harus satu," ujar Ma'ruf Amin.

Hal itu ditegaskannya saat berpidato di penutupan Rakernas Tim Kampanye Nasional (TKN) di Hotel Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 28 Oktober 2018.

"Indonesia ini negara kesepakatan. Mulai dari lima sila Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika adalah kesepakatan para pendiri bangsa. Oleh sebab itu, apapun yang tidak sesuai dengan kesepakatan otomatis akan tertolak di Indonesia."

Ma'ruf menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan. Mulai dari lima sila Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika adalah kesepakatan para pendiri bangsa. Oleh sebab itu, apapun yang tidak sesuai dengan kesepakatan otomatis akan tertolak di Indonesia. Salah satu yang tak sesuai dengan kesepakatan tersebut, lanjut Ma'ruf, yakni sistem negara khilafah.

"Ketika saya ditanya, khilafah itu bagaimana Kiai? Islami juga atau tidak? Islam juga. Tapi yang Islami itu bukan hanya khilafah saja. Kerajaan Islami, ada Saudi Arabia. Keamiran Islami ada Kuwait. Republik juga Islami, Republik Indonesia. Kemudian juga Mesir beda. Islami juga," ujar Ma'ruf.

"Lalu ditanya lagi, kenapa khilafah ditolak di Indonesia? Saya bilang khilafah bukan ditolak, tapi tertolak secara otomatis. Kenapa tertolak? Karena menyalahi kesepakatan. Semua saja yang tidak sesuai kesepakatan, harus ditolak di Indonesia," lanjut dia. (adi)

Penulis : Riadi

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

27 Feb 2020 04:22 WIB

Majukan Islam Moderat, Indonesia Jadi Contoh Dunia Islam

Nasional

Liga Muslim Dunia lakukan observasi keberagamaan di Indonesia

26 Feb 2020 10:43 WIB

Kritik dan Obat Kuat Sang Rezim

Fathorrahman Fadli

Belajar sejarah kejatuhan sang tiran

25 Feb 2020 18:02 WIB

Jadi Anggota Kehormatan Banser, Ini Pengakuan Gibran Rakabuming

Nasional

Mengingat kesejarahan NU, Pendiri dan Penjaga NKRI

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.