Jubir KPK, Febri Diansyah. KPK memeriksa sesmenpora periode 2014-2019, Alfitra Salam sebagai saksi kasus suap dana hibah dengan tersangka Miftahul Ulum. (Foto: Dok Ant)

Dana Hibah KONI, KPK Periksa Mantan Sesmenpora Alfitra Salamm

Korupsi 23 September 2019 11:05 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 23 September 2019 memeriksa Sesmenpora periode 2014-2016 Alfitra Salamm dalam penyidikan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

Alfitra diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Miftahul Ulum (MIU) yang merupakan asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MIU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin 23 September 2019 di Jakarta.

Selain Alfitra, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Miftahul, yakni Kabid Olahraga Internasional Kemenpora Ferry Hadju dan mantan PNS pada Kemenpora Supriono.

Diketahui, KPK pada Rabu, 18 September 2019 mengumumkan Miftahul dan Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018.

Imam diduga menerima uang dengan total Rp26,5 miliar. Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait. Adapun rinciannya, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.

Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar.

Imam dan Ulum disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, KPK juga telah mencegah ke luar negeri terhadap keduanya sejak akhir Agustus 2019. (ant)

Penulis : Witanto

Editor : M. Anis

Bagikan artikel ini

Berita terkait:

12 Jul 2020 08:53 WIB

Kemarin, Pendaftaran Salat Kurban di Al-Akbar dan Bansos Digugat

Surabaya

Beragam peristiwa di Ngopibareng.id, kemarin.

06 Jul 2020 21:00 WIB

KPK Eksekusi Terpidana Saeful Bahri ke Lapas Sukamiskin

Korupsi

Saeful Bahri terpidana kasus suap bekas komisioner KPU Wahyu Setiawan.

04 Jul 2020 11:15 WIB

OTT Bupati Kutai Timur dan Istri Hasil Penyadapan UU KPK Baru

Korupsi

Penyadapan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas KPK.

Lihat semua

Topik Lainnya

Temukan topik menarik lainnya.

Tirto.ID
Loading...