Gegara Corona, PDIP Akan Berikan Rekom Secara Teleconference

Penyebaran virus corona yang begitu cepat, nampaknya membuat semua orang panik. Tak terkecuali para politisi. Hal itu juga berdampak pada proses Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada tahun ini.

Hal itu juga menjadi catatan bagi PDI Perjuangan Jawa Timur. Pendemi virus corona yang ada di Jatim, menurut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDIP) Jawa Timur Kusnadi menyebut pandemi virus corona berdampak pada pengumuman rekomendasi bakal calon yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah serentak 2020. Menurutnya, pengumuman rekomendasi bakal calon Pilkada Serentak 2020 oleh PDIP yang biasanya diumumkan di Jakarta (Dewan Pimpinan Pusat), lalu kemudian diteruskan ke DPD dan DPC, kali ini berubah.

Namun, karena pandemi virus corona ini, Kusnadi mengatakan rapat pleno penentuan rekomendasi bakal calon akan dilakukan melalui video conference, atau teleconference. Sehingga tak perlu bertemu dengan para pengurus DPP di Jakarta.

Selain pengumuman rekomendasi melalui teleconference juga dianggap lebih transparan. Sehingga semua orang yang ikut rapat pleno, bisa mengetahui jalannya pleno dan tak menjadi bola liar prasangka di antara kader PDI Perjuangan.

“Kalau pengumuman gitu, biasanya saya, sekretaris, lalu ketua-ketua badan, khususnya Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) harus berangkat ke sana (DPP). Tapi kalau dengan menggunakan teleconference ini, kan jadi lebih terbuka,” kata Kusnadi, Senin 23 Maret 2020 di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Seperti diketahui, proses rekomendasi Pilkada Serentak 2020 oleh DPD PDI Perjuangan Jatim sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Mereka sudah mengusulkan 12 wilayah yang akan menjadi target pemenangan PDIP Jawa Timur.

Dari 12 wilayah itu, empat daerah sudah diturunkan surat rekomendasinya. Namun, 8 wilayah lain hingga kini belum jelas siapa yang akan diusung, termasuk Surabaya.

Menurut Kusnadi, belum diumumkannya calon untuk Kota Surabaya dikarenakan, DPP masih melihat kondisi dan dinamika politik di kota Pahlawan saat ini.

Padahal menurutnya, biasanya DPP selalu menargetkan rekomendasi seluruh bakal calon harus sudah turun enam bulan sebelum pencoblosan. Pasalnya, rentang waktu enam bulan tersebut dinilai efektif bagi pasangan calon yang diusung untuk melakukan sosialisasi di lapangan.