Kantor Gubernur Didemo Massa Gebrak
Puluhan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi GEBRAK Jatim (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) hari ini mengadakan aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, 28 Oktober 2019.
Ratusan massa Aliansi Gebrak Jatim tiba di depan kantor Gubernur Jawa Timur pada pukul 13.30 WIB dengan mengendarai motor dan 1 pick-up serta 1 mobil komando.
Massa membawa poster dan spanduk dengan beberapa tuntutan yakni 'Terbitkan PERPPU KPK', 'Tolak RUU KUHP' dan 'RUU Anti Kerakyatan', 'Tolak RUU Ketenagakerjaan', 'Tolak Kenaikan Iuran BPJS', 'Cabut Subsidi Tarif Dasar Listrik dan Penuntasan Kasus HAM yang terjadi di Papua'.
Salah satu orator di mobil komando juga menyebutkan terkait pelanggaran kasus HAM yang terjadi di Papua. Menurut orator tersebut, terdapat ketidakadilan yang terjadi di negara ini.
Salah satunya ialah akses jurnalis internasional dibatasi di tanah Papua saat terjadi kericuhan dan pelanggaran HAM. Ia juga menyebutkan peristiwa pelanggaran HAM terus terjadi sejak 1991 hingga hari ini di Papua. "Negara kita ini sakit kawan-kawan!," teriak orator tersebut.
Pantauan di lapangan, tampak beberapa mahasiswa Papua yang membawa alat peraga aksi bertuliskan tuntaskan permasalahan HAM di Papua dan juga terdapat poster bergambarkan Veronica Koman sebagai bentuk kepedulian atas kasus HAM yang terjadi di Papua dan penetapan DPO atas aktivis HAM yang getol membela konflik yang terjadi di Papua itu.
"Perjuangan rakyat dan perjuangan pemuda Indonesia hari ini menunjukkan bahwa masih banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di negeri kita," ucap salah seorang orator mahasiswa.
Tidak hanya itu, salah satu orator juga menyebutkan terjadi eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh elit-elit kapitalis dan para elit politik.
"Kasus kebakaran hutan yang telah terjadi merupakan bukti bahwa pemerintah kita merupakan pemerintah boneka yang dikendalikan oleh elit-elit kapital atau yang bisa kita sebut kapitalis birokrat. Pemerintah kita juga merupakan kaki tangan dari elit kapitalis internasional," ujarnya.
Sampai berita ini ditayangkan, terdapat 10 orang perwakilan massa aksi yang dibawa masuk untuk melakukan audiensi dengan pihak Pemerintah Provinsi di Jatim.